search tickets in here

Mengamankan alih-alih menangkap, polisi dianggap salah gunakan kuasa

Seorang mahasiswa Papua menunjukkan ekspresi perlawanannya
 saat ditangkap bersama 232 orang lainnya dan teraksa bermalam
di Mapolrestabes Surabaya 2 Desember 2018 - dokumen AMP
Jakarta - Praktisi hukum dan aktivis HAM mengritik aparat kepolisian yang tak mau menyebut telah melakukan penangkapan terhadap ratusan massa aksi 1 Desember 2018 dan menggelandang mereka ke kantor-kantor kepolisian setempat di 9 kota tempat berlangsungnya aksi.
Ratusan peserta aksi itu, mayoritas orang Papua serta warga Indonesia yang bersolidaritas, ditangkap terkait demonstrasi damai memeringati hari Manifesto Negara West Papua 1 Desember 1961.
Asfinawati, Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), ketika dikonfirmasi Jubi terkait aspek-aspek hukum penangkapan, Selasa (4/12/2018) mengatakan esensi dari penangkapan adalah menempatkan orang di dalam tempat tertentu dan orang tersebut tidak bisa bebas keluar selama maksimal 1X24 jam.
"Kalau kurang dari 24 jam namanya ya penangkapan, kalau lebih dari itu jadi penahanan," kata perempuan yang biasa dipanggil Asfin itu. 
Tetapi, lanjut Asfin, jika ada yang melakukan penangkapan tapi tidak mau disebut menangkap, artinya yang menangkap tahu mereka tidak punya kewenangan terkait kasus itu. . 
Di Surabaya, kepolisian membantah sudah menangkap 233 massa Aliansi Mahasiswa Papua, Sabtu (1/12) tengah malam, dari asrama mahasiswa Kamasan III tempat mereka berdiam.
"Polrestabes dan Polda Jawa Timur tidak melakukan penangkapan. Hanya melakukan pengamanan untuk mencegah rekan mahasiswa dari Papua yang diadang oleh masyarakat setempat," ujar Kabag Penum Biro Penmas Divisi Humas Polri Kombes Syahar Diantono kepada merdeka.com Senin (3/11).
Senada dengan itu Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Frans Barung Mangera kepada sindonews.com (2/12) mengatakan, mahasiswa yang dibawa itu bukan tindakan penangkapan melainkan pengamanan agar tidak terkena amukan atau dianiaya kelompok yang lebih besar.
Menanggapi hal itu, Veronica Koman, pengacara publik dari komumitas Civil Liberty Defenders (CLD) yang mendampingi 233 massa AMP yang ditangkap, menilai  polisi hanya bermain bahasa saja. 
"Kalau pengamanan ya amankan asrama itu toh (dari serangan ormas). Ini penangkapan. Kepolisian itu memainkan bahasa saja untuk menyensor represifitas. Kita negara hukum, harus mengacu pada UU yang ada," kata Koman lewat sambungan Whatsapp (4/12).
Menurut Koman, dalam KUHAP (Kitab UU Hukum Acara Pidana) tidak ada istilah “pengamanan”, yang ada “penangkapan”. "Aparat penegak hukum hendaknya mengacu pada bahasa UU, jangan buat istilah hukum sendiri yang tidak dikenal dalam UU," ujarnya. 

Penyalahgunaan kuasa
Penangkapan itu sebetulnya sah dilakukan jika ada dugaan kuat terjadi tindak pidana. Lalu ditindaklajuti dengan proses penyidikan, menetapkan tersangka hingga proses peradilan.
Namun menurut Tigor Hutapea, pengacara publik CLD lainnya yang juga aktif mengadvokasi persoalan penegakan hukum masyarakat adat dan lingkungan di Papua, polisi memang sengaja menghindari penggunaan istilah penangkapan.
"Saya rasa itu karena takut terjebak dalam sistem peradilan, karena yang dilakukan polisi itu (pengamanan atau pendataan) tidak ada dalam istilah hukum," kata Tigor. 
Menurut dia idealnya upaya yang dilakukan polisi membawa, mengurangi kebebasan dan memeriksa mestinya dalam  rangka penegakkan hukum pidana. "Masalahnya yang dilakukan polisi tidak dalam rangka itu. Sehingga polisi melakukan penyalahgunaan kekuasaan," tegasnya. 
Tigor berpandangan bahwa sebenarnya kebebasan berekspresi itu dilindungi tapi kemudian dihalang-halangi oleh polisi dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk menangkap, membatasi ruang bergerak dan mendata yang bukan dalam rangka penegakkan hukum.
Hal senada diungkapkan Direktur Eksekutif Amnesty Internasional (AI) Indonesia, Usman Hamid. Kata dia kenyataannya polisi tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran hukum yang diperbuat oleh aktivis Papua.
"Bukti permulaan pun tak ada. Dengan kata lain, tindakan turun ke jalan yang mereka lakukan itu absah atau memiliki legitimasi yg kuat, karena dilakulan secara damai," kata Usman. 
Ditambah lagi jika sudah ada pemberitahuan ke pihak kepolisian, tidak ada alasan hukum pihak kepolisian menempatkan mereka sebagai pelanggar hukum yang memerlukan upaya paksa berupa penangkapan, lanjutnya. 
"Secara hukum, kepolisian itu bisa dianggap melanggar kode etik universal, misalnya dituduh telah melakukan penggunaan kekuatan secara eksesif atau menyalahgunakan wewenang," lanjutnya. 
Apalagi, kata Usman, kepolisian telah memiliki informasi yang cukup terkait aksi damai Papua yang rutin dilakukan setiap tahun dan terbukti damai. Aksi itu lebih merupakan ekspresi politik yang damai, bukan tindakan hukum yang merugikan kepentingan masyarakat, lanjutnya. 
"Bahkan ekspresi politik menuntut hak penentuan nasib sendiri atau Merdeka pun tidak bisa langsung ditangkap dan dikenakan pasal makar. Karena selama ini penggunaan pasal makar banyak mengandung kekeliruan," tegas Usman. 
"Mengamankan" kepentingan negara
Direktur AI Indonesia lantas menduga, klaim "pengamanan" justru bermakna politik karena sebenarnya bertujuan untuk mengamankan kepentingan negara dari kemungkinan meluasnya desakan politik terhadap isu Papua. 
"Jajaran kepolisian sadar, di tingkat internasional isu Papua menjadi perhatian besar. Negara-negara anggota Dewan HAM, negara-negara Pasifik juga telah secara diplomatis memberi pandangan kritis atas situasi HAM di Papua, dan diplomasi Kementerian Luar Negeri RI akan lemah jika di dalam negeri aparat keamaman melakukan penangkapan yang melanggar hukum internasional, " kata dia. (*)

Post a Comment