search tickets in here

Lembaga dan aktivis HAM minta aparat tidak membabi buta

Pasukan TPNPB-OPM yang mengaku
bertanggung jawab atas penembakan Nduga – Jubi/IST
Jakarta - Amnesty International Indonesia (AII) minta aparat keamanan melakukan investigasi cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak terhadap serangan Nduga, dan memastikan semua yang terlibat dibawa ke pengadilan lewat proses yang adil tanpa perlu hukuman mati.
Namun Amnesty menegaskan respons tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran HAM lebih lanjut. 
“Yang sangat penting dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut," ujar Direktur Eksekutif Amnesty, Usman Hamid, lewat rilisnya yang diterima Jubi, Kamis (6/12/2019).
Hal itu ditekankan Amnesty khususnya karena aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak, terlebih di Papua, yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan.
"Serangan berdarah di Nduga ini juga tidak boleh digunakan sebagai alasan untuk membungkam kebebasan dan melanggar hak asasi manusia. Pihak berwenang juga harus memastikan bahwa polisi dan militer memberikan keamanan bagi semua orang, tanpa diskriminasi, setelah serangan di Papua." ujar Usman. 
Bahkan, sekalipun dalam kondisi lapangan yang kompleks, di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah Papua, Amnesty tetap mengingatkan agar hak hidup, kebebasan, dan keamanan, sesuai standar internasional tentang penggunaan kekuatan tetap diperhatikan. 
Amnesty juga mendesak otoritas Indonesia tidak gegabah membuat kebijakan berupa pendekatan militer dalam merespons kejadian di Nduga demi mencegah jatuhnya lebih banyak korban dari warga sipil.
Senada dengan itu Komnas HAM juga mengingatkan pemerintah agar pembunuhan Nduga ditangani secara tepat. 
"Sebab jika peristiwa pembunuhan tidak ditangani secara tepat dan baik, maka akan mudah berkembang menjadi permasalahan HAM lainnya di kemudian hari," kata Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik, di Kantor Komnas HAM, Jakarta, seperti dilansir tirto.id, Rabu (5/12/2018).
Selain Komisioner Komnas HAM, Amirudin Al-Rahab, juga minta segala tindakan yang dilakukan pemerintah terkait penanganan kasus itu harus diketahui oleh publik.
"Kami minta proses penegakan polisi harus terbuka agar tidak terjadi spekulasi-spekulasi baru di kemudian hari," kata Amir, di Kantor Komnas HAM.
Pendapat serupa juga diungkapkan Direktur Perkumpulan Advokat Hak Asasi Manusia (PAHAM) Papua, Gustaf Kawer. Menurutnya, TNI dan Polri harus melakukan operasi pencarian pelaku penembakan dengan proporsional dan kompeherensif.
"Jangan sampai membabi buta, dengan mengorbankan warga sipil di Papua. Warga sipil harus dilindungi. Jangan ada pertumpahan darah lagi," kata Gustaf, kepada reporter Tirto, Rabu (5/12/2018). (*)

Post a Comment