search tickets in here

Catatan kelam 1 Desember 2018 di mata Pemuda Manokwari

George Saa, tokoh pemuda di Papua Barat (Jubi/dokumentasi pribadi)
Manokwari - Pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum serta tindakan pengamanan represif aparat negara telah melukai dan mencederai ratusan demonstran yang menggelar aksi 1 Desember 2018 di berbagai daerah.
Aksi serentak yang digelar oleh generasi Papua di Surabaya, Jakarta, Kupang, Ternate dan beberapa kota lain adalah bentuk pembungkaman kebebasan menyampaikan pendapat warga negara Indonesia khususnya di Papua.
George Saa tokoh pemuda di Manokwari Papua Barat mengatakan, tidak seharusnya aparat dan Negara Indonesia memperlakukan mahasiswa Papua dengan sangat buruk.
Penangkapan, penggeledahan serta tindakan diskriminatif yang diterima mahasiswa Papua di berbagai daerah menjadi bukti tak adanya demokrasi bagi warga Papua di Indonesia.
"Ketika kebebasan individual, kelompok dan golongan di bungkam, itu sama saja pembungkaman kebebasan berpendapat bagi semua manusia di negara ini. Bangsa ini harus tahu bahwa warga negara itu manusia bebas dan dia akan selalu menyuarakan dan memperjuangkan kebebasannya. Negara ini lahir juga oleh perjuangan warga Papua. Mengapa setelah menjadi berdaulat, justru kebebasan berpendapat rakyatnya malah ditindas?" Ujar George Saa, Senin (3/12/2018).
Menurut George seandainya saja Indonesia mau mengingat sejarah, Tanah Papua sudah ada jauh sebelum nama Indonesia ada. Ia dan seluruh warga Papua merasa berhak memperjuangkan dan memiliki kebebasan dalam berekspresi. Ia mempertanyakan alasan apa yang membuat Pemerintah Indonesia seakan takut hingga mengerahkan pasukan untuk menekan mahasiswa Papua.
"Marie Curie mengatakan, Be less curious about people and more curious about ideas. Saya mau mengatakan kepada negara dan pemimpin bangsa hingga semua elemen-elemenya untuk STOP melihat generasi muda/tua Papua juga putra/i bangsa Indonesia yang bersimpati dengan kami. Ya kami ini, pemilik negeri kami ini, saat menyampaikan pendapat kami di muka umum, lewat demonstrasi di tanggal 1 Desember, sebagai upaya makar ataupun label lain yang kalian cap-kan ke kami,” ujarnya.
Sementara, Yan Christian Warinussy, pegiat HAM di Manokwari mengatakan, aparat keamanan Indonesia utamanya Polri, sudah mengingkari dengan sadar amanat Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 tentang Hak Kebebasan Berkumpul dan Berserikat serta mengeluarkan pikiran dan tulisan saat menghadapi unjuk rasa damai para pemuda dan mahasiswa Papua di berbagai kota besar di Indonesia pada Sabtu (1/12/2018) lalu.
"Dalam aksi-aksi unjuk rasa tersebut, baik di Tanah Papua banyak pengunjuk rasa mengalami kekerasan fisik dan ditangkap serta dibawa ke kantor Polisi di Mapolda Papua 41 orang dan di Polresta Jayapura dan Pos KP3 Laut Jayapura 44 orang.
Di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) tercatat 18 orang ditangkap, Ternate 99 orang, Ambon 43 orang, Manado 27 orang, dan Makassar 24 orang ditangkap. Sedangkan di Surabaya 233 orang ditangkap meski sudah dibebaskan pada Senin (3/12/2018).
Dari peristiwa tersebut nampak sekali Pemerintah Indonesia di bawah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bersifat represif dalam menyikapi aksi damai yang dilindungi oleh konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya Undang Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang Undang No.9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat Di Muka Umum.
Padahal di dalam aturan perundangan tersebut, aparat keamanan (polisi) wajib menjaga keamanan dari para pendemo maupun pihak lain. Dalam kejadian di Surabaya dan Jakarta, nampak para pendemo dipersekusi dan diintimidasi oleh gabungan organisasi masyarakat (ormas) dan aparat terkesan membiarkan aksi intimidasi tersebut. Akibatnya puluhan masa pengunjuk rasa Papua dan simpatisannya mengalami cedera.
“Sebagai salah satu Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua saya melihat bahwa sudah saatnya Pemerintah Indonesia mau membuka dialog dan membicarakan penyelesaian akar masalah yang menjadi sebab yang senantiasa dituntut dan diserukan pada setiap unjuk rasa damai pemuda dan mahasiswa Papua serta simpatisannya di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini. Akar masalah dimaksud adalah tuntutan rakyat Papua untuk diberi kesempatan memperoleh Hak Menentukan Nasib Sendiri (the rights to Self determination)," ujarnya.
Dia menjelaskan, sejumlah riset menerangkan tentang hal tersebut. Ini bisa dilihat dalam beberapa penelitian yang resmi dilakukan oleh para ahli seperti DR.John Saltford dari Inggris dengan judul : Keterlibatan PBB Dalam Penentuan Nasib Sendiri di Irian Barat 1968-1969, juga Prof.J.P.Drooglever (alm.) yang ditugaskan resmi oleh Pemerintah Kerajaan Belanda, dalam bukunya berjudul: Tindakan Pilihan Bebas, Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri. Serta penelitian dari DR.Greg Poulgrain dari Australia yang berjudul : Bayang Bayang Intervensi, Perang Siasat John F.Kennedy dan Allen Dulles atas Soekarno.
Ketiga riset tersebut secara ilmiah mengandung catatan-catatan fakta politik yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Sehingga memunculkan asumsi  dari sisi hukum yang dapat diperdebatkan bahkan mendorong dilakukannya langkah peninjauan atas penyelenggaraan Act of Free Choice (Tindakan Pilihan Bebas) pada tahun 1969 di Merauke, Wamena, Nabire, Fakfak, Sorong, Manokwari, Biak dan Jayapura tersebut.
Ini sangat dimungkinkan karena isi dari Resolusi PBB Nomor 2504 (XXIV) sama sekali tidak memuat kata ataupun kalimat mengenai Status Politik Irian Barat pasca Act of Free Choice tahun 1969 tersebut. Singkatnya, keputusan (resolusi) PBB No.2504 tanggal 19 November 1969 tersebut bersifat tidak mengikat (not legally binding).
"Sehingga seharusnya langkah-langkah persuasif secara damai melalui dialog antara Pemerintah Indonesia dengan rakyat Papua melalui wadah legal seperti United Liberation Movement of West Papua (ULMWP) sudah dapat dipersiapkan sejak kini,” katanya.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia tak seharusnya memusuhi ULMWP. Harusnya Indonesia merangkul untuk membangun dialog dalam upaya membangun sebuah sistem demokrasi yang berkeadilan bagi mayoritas rakyat Papua asli yang kini mulai menjadi kaum minoritas dari segi kuantitas dan kualitasnya di tanah airnya sendiri yaitu Papua.
"Saya ingin memberi catatan bahwa semakin seringnya Pemerintah Indonesia mengedepankan cara-cara anarkis dalam menyikapi aksi-aksi tuntutan rakyat Papua atas Hak Menentukan Nasib Sendiri (the rights ti self determination), maka hal itu akan semakin membuka ruang bagi proses review terhadap Resolusi PBB No.2504 tersebut dalam konteks dekolonisasi kelak,” ujar Yan Christian Warinussy. (*).

Post a Comment