search tickets in here

Ketua umum IPMAPA Malang Heran, Kegiatan Anak Papua Terus Dicurigai

Panitia sedang bernegoisasi dengan pihak aparat keamanan
dari Polsek Kota Batu - Jubi/IPMAPA
Jayapura - Acara Malam Keakraban (Makrab) yang digelar oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua (IPMAPA) Malang, pekan lalu, 9-11 November 2018, mandapat intimidasi dari aparat keamanan dan orang tak dikenal. Kegiatan mereka juga dipantau dan dimata-matai. 
Hal itu dikatakan Abdul Imake Yelipele, Ketua IPMAPA Malang, kepada Jubi, melalui beberapa pesan Whatsapp, berturut-turut sejak Jumat (8/11/2018) hingga Sabtu (16/11/2018). Bahkan sebelum acara diselenggarakan Ima Pele, nama panggilan pemuda asal Wamena ini, sudah khawatir kegiatan rutin kemahasiswaan mereka itu akan mendapat hambatan.
Kegiatan makrab ke-6 tersebut diikuti sekitar 105 mahasiswa baru angkatan 2018 yang diselenggarakan tiga hari di Villa Husnul Khotimah, di Jalan Dieng No.17, Sidomulyo, Kota Batu, Jawa Timur.
Menurut keterangan Pele dan kronologi kejadian yang dikirim IPMAPA Malang, semula acara berlangsung lancar pada Jumat pagi. Namun jelang siang sekitar pukul 12 waktu setempat, dua orang tak dikenal mengaku dari pihak keamanan Batu masuk tanpa izin dan basa-basi ke lokasi acara serta menanyai panitia acara terkait perizinan penggunaan vila serta izin dari kepolisian. 
Tak lama berselang seorang anggota kepolisian berseragam dari Polres Batu juga datang dan menanyakan hal serupa kepada Yelipele dan ketua panitia, Merlince Kegou. 
"Saya memang khawatir, karena terjadi hal semacam ini bukan baru kali ini saja. Setiap kali mahasiswa Papua melakukan kegiatan semacam ini ataupun aktivitas lain, pihak aparat keamanan selalu begini. Dengan alasan yang tidak masuk akal. Kadang mereka mempermasalahkan surat perizinan, tidak izin dari RT/RW, dan lain-lain," ungkap Pele yang mengaku telah mengantongi pemberitahuan pada RT/RW setempat. 
Pele mengklaim IPMAPA sudah memenuhi prosedur yang diperlukan.
“Sebelum kegiatan, kita sudah menyampaikan pemberitahuan ke Pak RT/RW setempat, kemudian ke Polsek. Itu juga sudah kita lampirkan dengan rundown acara, susunan panitia, susunan kepengurusan inti, itu semua kita laporkan ke pihak kepolisian yang datang. Kawan-kawan juga mengatakan bahwa pendataan Babinsa bukan tugas TNI, namun tugas RT/RW dan Polri,” ujar Pele.
Menurut dia negosiasi berlangsung cukup alot dan makan waktu, bahkan sampai diselingi ‘drama’ meminta panitia dan ketua IPMAPA membuat surat pernyataan di atas materai 6000 serta mengibarkan bendera merah putih. 
"Tapi kami menolak, karena tindakan mereka tidak berdasar dan sepupu sepihak. Saya sekligus heran kenapa kegiatan kawan-kawan mahasiswa Papua ini selalu diintervensi oleh militer atau didatangi oleh aparat. Stigma negatif masih dibangun oleh aparat,” ujar Pele.
Merlince Kegou, ketua pelaksana, makrab ikut menjelaskan kegiatan itu murni hanya untuk peningkatan kapasitas dan kebersamaan antar mahasiswa Papua di tanah rantau.
“Makrab sendiri itu hanya meningkatkan kapasitas kebersamaan kami saja, sebagai mahasiswa Malang. Saya sebagai ketua pelaksana jadi bingung, apa yang menyebabkan mereka (aparat) bisa datang," kata dia. 
Kegou merasa keberatan atas kedatangan aparat dan menganggapnya diskriminasi karena hanya kegiatan mahasiswa Papua yang mendapatkan perlakuan itu. 
"Jujur kalo saya sendiri merasa keberatan. Apalagi surat pernyataan yang sampai harus dilengkapi materai Rp 6 ribu mengenai pelaksaan kegiatan ini. Padahal IPMAPA ini sudah diakui oleh Provinsi Papua dan Papua Barat. Kami berada dalam naungan kedua provinsi itu. Ini juga privasi, tapi tiba-tiba diganggu begitu. Kami merasa terganggu, merasa didiskriminasi begitu.” ujar Merlince.
Acara makrab itu mengambil tema "Mewujudkan kaum intelektual Papua yang memiliki karakter religius, kreatif, inovatif, dan berdaya saing". Sebuah acara yang sebenarnya lazim dilakukan mahasiwa yang hendak bergabung dengan organisasi kemahasiswaan tertentu. Walau sempat terganggu karena ulah OTK dan aparat, acara dapat diselesaikan dengan aman hingga hari ke-3. (*)

Post a Comment