search tickets in here

Harapan Kemerdekaan Orang Kanak Tumbuh Pasca Referendum

Pemuda Kanak yang memilih opsi merdeka
saat referendum lalu - Nic MacLellan
Noumea - Pada 4 November, Kaledonia Baru, wilayah Perancis di Pasifik mengadakan referendum tentang penentuan nasib sendiri, puncak periode transisi dua puluh tahun yang ditetapkan oleh Persetujuan Nouméa 1998.
Setelah hari pemungutan suara yang damai, 56,4 persen pemilih terdaftar memutuskan untuk tetap menjadi bagian dari Republik Perancis, sementara 43,6 persen memilih “ya” untuk kemerdekaan.
Angka-angka ini menunjukkan kemunduran bagi koalisi kemerdekaan Kaledonia Baru, Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste (FLNKS), yang telah berkampanye untuk kemerdekaan dan kedaulatan sejak tahun 1980-an.
Meski demikian, jumlah suara “ya” memberikan gerakan kemerdekaan mandat yang cukup untuk melanjutkan menuju referendum lebih lanjut pada 2020. FLNKS didorong oleh meningkatkan dukungan mereka di kelas pekerja pinggiran kota, daerah pedesaan dan pemuda yang belum pernah mengikuti pemungutan suara.
Jajak pendapat telah memperkirakan kekalahan besar untuk gerakan kemerdekaan. Namun, saat suara dihitung, pemirsa TV dapat melihat kekhawatiran pada wajah politisi anti-kemerdekaan yang terlalu percaya diri.
Di awal malam, dengan suara pro-kemerdekaan berada di 25-30 persen, ada hawa kemenangan. Ketika malam berlalu dan pemungutan suara untuk pemerintahan sendiri naik menjadi 30 persen, kemudian 40 dan seterusnya, wajah para pemimpin anti-kemerdekaan semakin buruk.
Perdana Menteri Perancis Edouard Philippe melakukan kunjungan kilat ke Kaledonia Baru sehari setelahnya. Sambil menyambut keputusan penduduk pulau tersebut untuk tetap berada di Republik Perancis, ia juga mengakui dukungan luar biasa untuk kemerdekaan di antara orang-orang suku asli Kanak.

Perjalanan 20 tahun
Kaledonia Baru adalah salah satu dari tiga dependensi Prancis di Pasifik, di samping Polinesia Prancis, dan Wallis dan Futuna. Penduduk asli Melanesia, yang dikenal sebagai Kanak, adalah minoritas, 39 persen di negara mereka sendiri, setelah generasi pemukiman kolonial dan migrasi yang sedang berlangsung.
Dicaplok oleh Perancis pada tahun 1853, pulau-pulau - yang terletak di lepas pantai timur Australia - ini berfungsi sebagai penjara, kemudian sebagai tanah pemukiman bebas. Pulau utama Kaledonia Baru kaya dengan mineral dan memiliki 25 persen cadangan nikel global. Ledakan nikel pada akhir 1960-an, didorong oleh Perang Vietnam dan perlombaan antariksa, membuat gelombang migrasi baru dari Prancis, Wallis, dan Futuna.
Pemberontakan Kanak yang bersejarah melawan penjajahan Perancis dipimpin oleh Chief Atai pada tahun 1878 dan Chief Noel pada tahun 1917. Tetapi gerakan kemerdekaan modern tumbuh dari tahun 1970-an, dengan menarik mahasiswa radikal yang kembali dari Prancis, kebangkitan budaya Kanak, dan partai besar Union Calédonienne mengubah arah dari menuntut otonomi menjadi kemerdekaan, di bawah kepemimpinan Jean-Marie Tjibaou (seorang pemimpin karismatik yang dibunuh oleh seorang rekan Kanak pada 1989).
Pembentukan FLNKS pada tahun 1984 setelah bentrokan bersenjata antara aktivis kemerdekaan, negara Perancis dan penduduk sayap kanan. Periode konflik ini berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Matignon 1988 dan kesepakatan selanjutnya pada Mei 1998 yang dikenal sebagai Kesepakatan Nouméa.
Transisi selama 20 tahun di bawah kesepakatan itu telah melihat pengalihan banyak kekuatan dari Paris ke Noumea dan pembentukan lembaga-lembaga politik baru, termasuk pemerintah multi-partai, senat adat Kanak dan tiga pemerintah provinsi.
Ada juga 'penyeimbangan kembali' ekonomi yang luas antara provinsi selatan yang kaya dan pedesaan Loyalty Islands yang terpencil di utara, di mana penduduknya kebanyakan adalah orang Kanak. Namun, Kaledonia Baru masih terbagi tajam antara yang miskin dan kaya, dengan kemiskinan yang ditandai oleh etnis dan geografi - masyarakat pedesaan dan pribumi kalah pada setiap indikator pembangunan.
Puncak ketimpangan paling terlihat di ibukota Nouméa, kota dengan yacht dan squat. Disinilan suara anti-kemerdekaan paling kuat selain di pinggiran selatan Nouméa, di mana apartemen mewah, kapal dan kendaraan roda empat, menarik gaji besar-besaran yang disubsidi oleh pembayar pajak Prancis. Di pinggiran ibu kota, lebih dari 8.000 orang tinggal di permukiman ilegal.

Dua dunia terpisah
Pemungutan suara pro-kemerdekaan pada 4 November diambil terutama dari para pemilih Kanak, dengan mayoritas non-Kanak - dari Eropa, Wallisian, Tahiti atau Asia - memilih untuk tetap bersama Perancis.
Daerah selatan yang lebih padat penduduknya dan ibu kota tetap menjadi benteng sentimen anti-kemerdekaan, sementara wilayah di mana mayoritas penduduknya adalah Kanak menunjukkan dukungan yang luar biasa untuk pemerintahan sendiri: Provinsi Utara (75,8 persen Ya) dan Provinsi Kepulauan Loyalitas (82,1 per sen).
Sebaliknya, Provinsi Selatan, dengan mayoritas pemilih non-Kanak, memilih kuat 73,71 persen untuk tetap bersama Prancis, dengan hanya 26,29 persen pemilih selatan memilih kemerdekaan.
Selama berbulan-bulan, perkembangan yang lamban dari kampanye akar rumput oleh FLNKS dan kelompok-kelompok independen lainnya menyebabkan mobilisasi besar pada “Hari-H”. Dengan voting non-wajib, ribuan Kanaks berubah, banyak di antaranya tidak pernah memilih sebelumnya.
Kemenangan ini mengusik kenyamanan bagi kelompok anti-kemerdekaan. Jajak pendapat berturut-turut mengindiksaikan suara “ya” antara 27 dan 35 persen. Para politisi konservatif secara terbuka mengancam bahwa pemungutan suara besar-besaran akan membuka jalan untuk menggulingkan banyak prestasi yang dibuat oleh orang-orang Kanak sejak Kesepakatan Nouméa, termasuk pembatasan pada daftar pemilih untuk institusi politik lokal, pendanaan untuk provinsi pedesaan dan reformasi tanah. Pihak kanan berharap kemenangan itu akan memungkinkan Paris untuk mendorong penghapusan Kaledonia Baru dari daftar wilayah non-pemerintahan sendiri di PBB.
Tetapi hasil referendum hanyalah satu langkah dalam proses yang lebih panjang. The Nouméa Accord membuat ketentuan untuk referendum kedua pada tahun 2020 yang dapat diminta oleh sepertiga dari anggota kongres. Dengan partai-partai pro-kemerdekaan yang saat ini memegang 25 kursi dalam kongres yang beranggotakan 54 orang, mereka memiliki jumlah untuk melanjutkan referendum lain setelah pemilihan provinsi bulan Mei mendatang.
Sebagai buntut dari pemilihan, sebagian besar telah menyadari bahwa gerakan kemerdekaan Kanak memiliki angin baru di layarnya. Perjuangan kemerdekaan hidup di dalam hati generasi baru. (Nic MacLelland/The Internationalist)



Post a Comment