search tickets in here

Pembungkaman di Balik Intimidasi dan Persekusi Terhadap Mahasiswa Papua

Suasana Asrama IPMAPAPARA Malang saat terjadinya persekusi
oleh aparat gabungan dan intelkam Polrestabes Surabaya - Jubi/dokAMP
Pekan lalu, mahasiswa Papua yang ada di dua kota studi, Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan mendapat teror dan intimidasi.
Di Bandung, teror datang dari tujuh orang tak dikenal saat para mahasiswa Papua melakukan persiapan bazar, Minggu, 14 Oktober 2018 sekira jam 04.00 WIB.
Orang tak dikenal itu masuk ke Asrama Kamasan II, Cilaki, Kota Bandung mengambil beberapa barang milik mahasiswa dan sempat dua kali mengeluarkan tembakan.
Di Makassar, mahasiswa Papua juga mendapat intimidasi hingga dugaan adanya tindakan kekerasan dari aparat keamanan saat mengikuti Panggung Pembebasan bertemakan "Papua Darurat Kemanusiaan", Sabtu malam, 13 Oktober 2018, di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan keamanan, John Wilil mengatakan, bukan baru kali ini mahasiswa Papua di beberapa kota studi di provinsi lain mengalami intimidasi dari aparat keamanan atau persekusi (perlakuan buruk oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain) dari kelompok atau organisasi masyarakat tertentu.
Katanya, intimidasi dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di kota studi provinsi lain, merupakan bentuk pembungkaman demokrasi.
"Misalnya di Makassar, polisi masuk ke asrama mahasiswa mengintimidasi mereka saat para mahasiswa mengekspresikan pendapatnya. Mestinya polisi tak boleh masuk ke asrama, tanpa izin pengurus asrama (mahasiswa)," kata John Wilil, Selasa, 16 Oktober 2018.
Aparat keamanan (Polisi dan TNI) menurut legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan itu, merupakan sahabat rakyat dan mahasiswa bagian dari rakyat. Ia tak ingin mahasiswa Papua di provinsi lain terus mendapat persekusi, intimidasi, kekerasan, diskriminasi, rasis, dan perlakuan tak menyenangkan lainnya.
"Kami sayangkan aksi-aksi seperti itu sering terjadi di luar daerah (luar Papua)," ujarnya.
Katanya, wajar jika mahasiswa berekspresi menyampaikan aspirasinya di muka umum, karena itu merupakan bentuk sikap kritis mereka terhadap para pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan.
Ekspresi itu merupakan hal biasa. Jika aparat keamanan beralasan melaksanakan tugas lanjutnya, juga tak bisa serta merta menangkap, mengintimidasi mahasisawa. Ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu.
"Selain itu, ada cara lain yang dapat dilakukan, dengan pendekatan persuasif, dialogis dan lainnya. Biarkan mahasiswa berekspresi selama masih dalam aturan yang ada," katanya.
Ia tak ingin kejadian serupa terhadap mahasiswa Papua terus berlanjut, karena dikhawatirkan dapat berimbas ke Papua. Selain itu, jangan ada pihak tertentu bermain di balik beberapa kejadian di kota studi, karena ketika mahasiswa Papua menyampaikan pendapatnya di depan umum, Papua tak langsung merdeka.
"Selain itu, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, hal itu diatur undang-undang. Kami mau mahasiwa Papua di luar Papua mendapat jaminan keamanan," katanya.
Stop intimidasi, persekusi dan teror mahasiswa Papua
Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai juga meminta aparat keamanan, organisasi masyarakat (ormas) dan warga di kota lain di berbagai provinsi di Indonesia yang menjadi kota studi para mahasiswa Papua tidak terus menerus mengintimidasi, melakukan persekusi dan menteror anak-anak Papua yang menuntut ilmu di wilayah mereka.
"Sudah beberapa kali warga di luar Papua mengintimidasi, menteror dan mengempung asrama mahasiswa Papua di wilayahnya. Misalnya saa di Yogyakarta, Surabaya, Malang. Yang terbaru di Bandung dan Makassar," kata Gobai kepada Jubi.
Menurutnya, anak-anak Papua yang kuliah di luar Papua hanyalah menuntut ilmu, tak mungkin punya kekuatan untuk memerdekakan Papua dengan diskusi, demonstrasi dan lainnya yang digelar di asrama mereka.
Sebagai sesama anak bangsa kata Gobai, sebaiknya saling menghagai satu sama lain. Apa yang menjadi keresahan mahasiswa Papua selama ini adalah wajar, apalagi mereka adalah para generasi masa depan Papua yang ingin melihat Papua lebih baik ke depan.
Ia berharap, gubernur dan pimpinan DPR Papua turun tangan menyikapi kondisi yang selalu dialami mahasiswa Papua di luar Papua, agar warga di provinsi (kota) lain di Indonesia tak terus mengintimidasi, meneror, rasis, dan terkesan melakukan persekusi terhadap anak-anak Papua di wilayah mereka.
"Mesti ada sikap bersama demi menjaga keharmonisan, karena kami di Papua tak pernah menyusahkan masyarakat nusantara yang ada di provinsi ini," katanya.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), John Gobai, yang ketika itu berada di lokasi kejadian di Makassar mengatakan, ketika itu aparat keamanan menyisir atribut Bintang Kejora dan menyita sebuah gitar.
"Peristiwa itu menunjukkan aparat bertindak diskriminasi terhadap kegiatan mahasiswa berkaitan dengan Papua. Membawa senjata sama saja teror psikologis untuk mahasiswa Papua. Hampir sepanjang hidup orang Papua diliputi ketakutan," kata John Gobai.
Kejadian itu juga menurut John Gobai, sebagai bukti aparat keamanan membatasi hak berekspresi mahasiswa Papua.
Selain kejadian di Bandung dan Makassar, dari catatan Jubi, selama 2018 ini beberapa kegiatan mahasiswa Papua di sejumlah kota studi yang digelar di asrama mereka digagalkan aparat keamanan dan warga. Misalnya di Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. (*)

Post a Comment