Pejuang Tak Akan Percaya Kebohongan Indonesia

5:52:00 PM
Ketua I KNPB Pusat, Agust Kossay saat memimpin demontran
di Kota Jayapura 2016 lalu. Kossay berbicara kepada Polisi yang menghadang
demontrans di depan Kantor Pos Abepura, Kota Jayapura - Jubi/Mawel
Jayapura - Seluruh pejuang West Papua tak mungkin percaya lagi kepada komitmen, kebijakan dan argumen Indonesia dalam upaya membangun Papua.
"Indonesia mereka sedang berupaya membangun kebohongan kepada dunia supaya dunia percaya. Selama upaya Indonesia tidak melibatkan pihak ketiga, kami yang berjuang tidak akan percaya,"ujar Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agust Kossay kepada Jurnalis Jubi, Kamis (4/10/2018).
Hal itu dikatakan Kossay sebagai respon terhadap pernyataan Indonesia dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat, akhir September lalu. Saat itu Wakil Presiden  Indonesia Yusuf Kalla berbicara tidak ada Pelanggaran HAM di Papua. Yusuf Kalla menuding Vanuatu membesar-besarkan isu West Papua, tanpa memperhatikan komitmen bersama negara-negara anggotanya PBB.
Kossay mengaku ketidakpercayaanya pada Indonesia karena, Indonesia selalu menutupi fakta yang terjadi. Bahkan beberapa hari usai Indonesia berbicara di New York, terjadi operasi tumpas di Tingginambut dan Lanny Jaya.
"200 lebih demontran ditangkap September lalu. Ratusan warga lagi mengungsi akibat operasi militer di Tingginambut. Apakah ini bukan pelanggaran HAM?" tanya Kossay.
Kata dia, pihaknya sangat paham, Indonesia akan melakukan apapun bahkan hingga harus membohongi duni, untuk mendukung penjajahan dan pencurian terhadap kekayaan alam Papua.
"Kami tidak berjuang untuk pemulihan nama baik atau kompenisasi. Kami berjuang untuk penentuan nasib sendiri,"tegasnya.
Kata dia, para pejuang sangat percaya penentuan nasib akan membuktikan kebenaran itu melalui perlawanan gerakan sipil kota. "Kebenaran boleh ditutup dengan tipu muslihat, tetapi kebenaran akan menang. Kami percaya itu," katanya.
Ketua Dewan Adat Papua, Dominikus Surabut mengatakan pembohongan itu sebenarnya tidak menguntungkan Indonesia di era teknologi seperti saat ini. Karena teknologi akan menelanjangi apapun yang disembunyikan.
"Mestinya tidak perlu berbohong. Indonesia tidak akan mendapat untung sama sekali dari berbohong seperti itu," katanya.
Menurutnya, sebaiknya Indonesia menegakkan demokrasi dan seluruh legalitas yang sudah Indonesia adopsi. Termasuk, konvenan hak sipil dan politik, yang Indonesia adopsi pada UU Nomor 12 tahun 2005.
"Kalau Indonesia benar sudah meratifikasi delapan konvenan dari sembilan konvenan, realisasi kan saja di Papua," katanya.(*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »