Masyarakat Adat Harus Mendapat Akses Legal Pengelolaan Hutan

9:47:00 AM
Direktur Walhi Perwakilan Papua, Aihes Rumbkwan,
saat memberikan keterangan pers – Jubi. Doc
Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua harusnya membuat regulasi mengenai akses legal pengelolaan hutan kepada masyarakat adat. Agar masyarakat mengerti dalam hal pengelolaan hutan dan bisa mendapatkan keuntungan dari hutan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi illegal mining dan illegal logging dan mencegah foresty crime di Tanah Papua.
Direktur Walhi Papua, Aihes Rumbekwan, mengatakan upaya pemerintah Provinsi Papua untuk cegah Foresty Crime (Kejahatan Kehutanan), Illegal logging (pembalakan liar), dan Illegal mining (penambangan liar), bukan sebuah solusi kalau belum menjawab kebutuhan masyarakat pemilik hutan itu sendiri atau memberikan legal standing kepada masyarakat.
“Kalau ada illegal logging atau illegal mining tentunya perusahaan tidak menebang hutan itu sendiri pastinya bersama dengan masyarakat. Sepanjang hidup mereka tidak mengerti mengenai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, karena mereka tidak mengerti pengelolaan hutan yang bisa mendatangkan manfaat. Sebab yang mereka tahu adalah hutan ada di tanah ulayat mereka, lakukan semaunya,” katanya, kepada Jubi, Selasa (9/10/2018).
Aihes mengatakan pemerintah mempunyai andil untuk memberikan pemahaman baik kepada masyarakat. Karena, pemerintah bisa saja mengatakan harus menjaga hutan. Tapi manfaat untuk masyarakat apa? Keuntuntunganya bagaimana? Itu harus dirumuskan dan diberikan kepada masyarkat, agar berdasarkan pedoman itu mereka bisa bekerja. 
“Pemerintah kadang keliru karena pengelolaan hutan juga perlu untuk masyarakat, tinggal pemerintah keluarkan akses legalnya itu apa. Saya sarankan akses legalnya itu yang harus diberikan kepada masyarakat untuk mengelola hutan mereka, semua untuk mengurngi illegal logging dan illegal mining,” katanya.
Lanjut Aihes, ada beberapa tipologi permainan perusahaan. Ada perusahaan yang datang dengan masyarakat. Ada perusahan yang beroperasi tanpa sepengatahuan masyarakat. Karena masyarkat juga tidak tahu kebijakan, mereka izinkan perusahaan beroperasi hanya untuk memenuhi kebutuahan sehari hari. Ada masyarakat yang melihat pengelolaan hutan bahkan mereka yang mencari perusahaan.
“Pemerintah harus mengetahui bahwa masyarakat tidak mengenal kerja sesuai profit, mereka hari-hari bekerja untuk memenuhi kebutuhan. Berbeda dengan perusahaan mereka mengejar profit, mereka akan mengambil hasil hutan banyak dan mengakibatkan kerusakan lingkungan,” katanya.
Aihes Rumbekrwan menambahkan kalau ada upaya Pemprov Papua dan UNDC memberantas kejahatan lingkungan itu baik, hanya saja mereka juga harus bisa merumuskan aturan agar masyarakat bisa mengelola hutan sendiri dan mereka bisa mendapatkan manfaat ekonomis dari hutan mereka.
“Jangan pemerintah bicara saja tapi tidak ada hasil signifikan di kalangan masyarakat. Saya sarankan untuk peraturan yang telah diatur dalam UU no 21 tahun 2001 itu harus disampaikan ke masyarkat agar mereka bisa mandiri dalam mengelola hutan, bukan masyarakat yang menggantungkan nasib kepada perusahaan,” katanya.
Belum Lama ini, Country Manager UNDC, Mr Collie Brown, melakukan pertemuan dengan Rektor Universitas Cenderawasih, Kapolda Papua, Kejaksaan Tinggi Papua, dan Gubernur Papua. Ia membeberkan tujuan kedatangannya ke Papua untuk bekerjasama membasmi illegal logging dan illegal mining di Tanah Papua.
“Sebagai lembaga PBB, saya memiliki mandat untuk mengatasi kejahatan kehutanan dan Illegal mining yang kebanyakan pengelolaannya dilakukan oleh Cina dengan melibatkan polisi Internasional (Interpol). Mereka  telah melakukan konsolidasi dengan kampus sehinga kami bekerjasama dengan staf akademisnya dan pemerintah Papua untuk melakukan kegiatan sampai tahun 2021,” katanya.

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »