Kemiskinan Meningkat Akibat Migrasi Besar ke Papua, Aktivis: Perlu Solusi Tepat

5:20:00 AM
Ilustrasi penduduk asli Papua - Jubi. Dok
Jayapura - Mantan Sekretaris Eksekutif Forum Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat (Foker LSM) Papua, J Septer Manufandu mengatakan, para pemangku kepentingan di Papua perlu mencari solusi yang tepat membatasi arus migrasi dari luar Papua ke Papua.
Ia mengatakan, selama ini Papua terbuka dan siapa saja dapat masuk tanpa terkendali, sehingga perlu dicari mekanisme tepat yang dapat menghargai semua orang.
"Dalam Perdasus kependudukan, bukan melarang orang masuk ke Papua, tapi pengendalian. Orang masuk harus dengan tujuan jelas," kata Septer Manufandu kepada Jubi, Jumat (7/9/2018).
Menurutnya, setiap orang yang masuk untuk menetap selama lebih dari enam bulan di berbagai wilayah Papua harus memiliki tujuan jelas dan berkontribusi terhadap pembangunan di Papua. Tidak datang untuk menjadi beban pemerintah provinsi dan kabupaten (kota). 
"Misalnya, ketika orang tersebut datang untuk membuka usaha, setiap anak asli Papua harus mendapat bagian pekerjaan usaha itu," ujarnya.
Pengalaman selama ini kata Septer Manufandu, mereka yang tak ada tujuannya ke Papua menjadi beban pemerintah. 
"Untuk itu, jika misalnya hanya kunjungan tiga bulan, mesti punya surat keterangan atau KTP sementara. Itu yang disebut pengendalian," ucapnya.
Sementara anggota Fraksi Demokrat DPR Papua, Mustakim mengatakan, salah satu penyebab sulitnya menurunkan persentase angka kemiskinan di Papua lantaran arus masuknya penduduk ke Papua yang cukup pesat.
"Saat pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan, sulit karena yang di dalam daerah berhasil ditekan, namun orang dari luar terus berdatangan," kata Mustakim.
Menurutnya, dari gubernur satu ke gubernur berikutnya, Pemprov Papua selalu berupaya menekan persentase angka kemiskinan dengan berbagai kebijakan. Namun sulit sekali karena penduduk dari luar terus masuk, dan pengangguran bertambah. 
Kata Mustakim, salah satu solusi untuk mengatur masuknya arus penduduk ke Papua dengan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) atau Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
Kini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPR Papua sedang mengupayakan hal itu dan mengkaji kembali Perdasus nomor 15 tahun 2008 tentang kependudukan, karena meski telah disahkan beberapa tahun lalu, namun hingga kini aturan itu tak diberlakukan dengan berbagai alasan. (*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »