Ondoafi Hamadi Menangkan Sengketa Tanah

11:46:00 PM
Kuasa Hukum dan Tokoh masyarakat
sedang memberikan keterangan pers - Jubi/Hengky Yeimo
Jayapura – Ondoafi Soni Hamadi memenangkan sengketa tanah di Pengadilan Negeri Jayapura yang memutuskan hak-hak atas tanah adat mereka kembali. Tercatat suku adat Engros Tobati itu selalu tertindas oleh para investor yang menguasai tanah adat.
“PN Jayapura memutus semua sertifikat dibatalkan demi hukum,” kata Kuasa Hukum penggugat , Yulianto, saat jumpa pers di bukit Sian Soor T'bery, Rabu (23/4/2018).
Yulianto menyatakan bersyukur karena keadilan memihak masyarakat adat Tobati Enggros yang hak-hak tanahnya selalu tertindas oleh para investor. “Kini Pengadilan Negeri Jayapura masih memberikan keadilan untuk masyarakat adat,” kata Yulianto menambahkan.
Ia menyebut putusan pengadilan itu momentum spektakuler karena selama ini jika masyarakat berhadapan dengan PT Bintang Mas Grup selalu kalah. Putusan yang berpihak pada masyarakat adat sebagai kebangkitan masyarakat masyarakat  asli yang tanahnya dirampas para investor.
Menurut dia perjanjian jual beli tanah adat Raimon Gan dan Nyonya Petrus Hamadi pada tanah di sertifikat 5,5 hektare cacat hukum, yang kemudian ia gugat. Salah satu bukgti cacat hukum itu terdapat dalam surat jual beli yang disebutkan alamat lokasi tanah di Kelapa Dua Entrop.
Sedangkan hasil sidang dibuktikan jika tatanan adat Engros Tobati menyebutkan perempuan tidak bisa jadi ondoafi, apa lagi sampai melepas tanah adat yang dimanfaatkan dengan cara memecah-mecah sertifikat.
"Kami siap memperjuangkan masyarakat adat selama masih punya bukti-bukti. Tergugat adalah PT  Alam Indah. Target kami memang mematahkan perjanjian jual beli tanah yang tidak jelas," katanya.
Pemilik tanah ulayat, Sonny Hamadi, mengatakan masalah sengketa tanah adat yang dialami sudah terjadi sejak tahun 2016. “Tadinya saya sendiri ditangkap Polsek Japsel dengan alasan penyerobotan tanah,” kata Hamadi.
Tercatat ia menang dalam perkara itu pada 7 April 2017, sedangkan saat ini mengacu putusan Pengadilan pada 23 Mei 2018 yang menyatakan masalah surat perjanjina jual beli 20 Oktober 1984 gugur karena catat hukum.
“Begitu juga sertifikat PT alam indah. Dan di tanah ini kini didirikan sebuah gereja GIDI," katanya.
Ia mengaku selama ini masyarakat  adat ditupi investor dengan cara menjadikan tanah adat sebagai lahan tidur tak bertuan. (*).

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »