Komnas HAM: Pembentukan Pansus HAM MRP Belum Terlambat

Kantor MRP - Jubi/Dok .
Jayapura - Kepala kantor Komnas HAM perwakilan Papua, Frits Ramandey mengatakan, pembentukan panitia khusus (pansus) Hukum dan HAM oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) pekan lalu, belum terlambat.
Pihaknya mendukung sikap MRP itu lantaran salah satu tujuan pembentukan pansus menginventarisir semua kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, serta mendorong terbentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi (KKR).
Katanya, upaya mendorong terbentuknya KKR dinilai Komnas HAM perwakilan Papua sejalan dengan amanat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus). 
“Kalau ada upaya mendorong terbentuknya KKR atau lembaga rekonsiliasi, ini baik. Sebagai bagian dalam upaya penyelesain masalah HAM di Papua, di luar pengadilan. Kami mendukung komitmen politik ini,” kata Frits Ramandey kepada Jubi, Rabu (2/5/2018). 
Dari aspek kewenangan MRP menurutnya, memang tidak diatur secara terperinci, terutama dalam penanganan masalah HAM. Tapi dari posisi kelembagaan, MRP merupakan lembaga kultur orang asli Papua. Anggotanya adalah utusan adat, agama, dan keterwakilan perempuan.
Secara lengkap kata Ramandey, MRP memiliki tanggung jawab memperjuangkan hak-hak masyarakat asli Papua dalam konteks hak ekonomi, sosial, budaya, identitas, hak waris dan lainnya, termasuk HAM. 
“Ini baik. Tidak terlambat, karena keanggotaan MRP ini periodesasi. Diharapkan, upaya ini dilakukan secara simultan. Karena dalam upaya pemajuan, penegakan dan promosi masalah HAM, tidak hanya ada pada Komnas HAM yang secara kelembagaan diberi mandat UU secara nasional. Tapi menjadi tanggung jawab semua pihak,” ujar Ramandey.
Peran MRP disebut strategis secara lokal terus mendorong, mengindetifikasi mengenai masalah yang dialami orang asli Papua, termasuk HAM. 
Namun dalam melaksanakan tugasnya, Pansus MRP diingatkan melibatkan atau bersama-sama dengan lembaga lain. Harus berkoordinasi, sehingga dapat meletakkan dugaan kasus pelanggaran HAM dengan jelas.
“Mana yang masuk definisi sistematis, meluas, karena lembaga yang memiliki kewenangan menyatakan salah satu kasus adalah pelanggaran HAM berat, yakni Komnas HAM. Tapi kami mendukung ini,” ucapnya.
Dukungan terhadap MRP juga datang dari pihak parlemen Papua. Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, jika pembentukan pansus bertujuan baik, tentu pihaknya mendukung.
Selain itu, UU Otsus Papua juga memberikan kewenangan dibentuknya Komisi Kebenaran dan Rekonsilisasi. Semangat anggota MRP periode kini menurutnya, patut didukung. 
Namun ia mengingatkan MRP menjaga komitmennya. Berpegang pada prinsip awal pembentukan pansus. Fokus pada tujuan yang ingin dicapai. Tidak terhenti di tengah jalan tanpa hasil yang jelas, atau “masuk angin”. 
Peringatan dini dari Kadepa ini karena ia berkaca pada berbagai lembaga di Papua selama ini, termasuk DPR Papua. Bersemangat di awal, namun melemah kemudian. 
“Kami Komisi I mendukung sikap MRP. Ini sikap yang tepat. Yang penting MRP serius. Jangan masuk angin dalam perjalanan. Terhenti tanpa ada hasil,” kata Kadepa.
Sama seperti Ramandey, Kadepa juga menyarankan agar Pansus MRP dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan berbagai pihak. Terutama LSM yang selama ini mengadvokasi masalah HAM di Papua, dan pihak gereja.
Kedua pihak ini dinilai lebih memiliki data akurat dan berpengalaman dalam pendampingan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM, serta hal yang berkaitan langsung dengan masyarakat, terutama orang asli Papua. 
“Semoga dengan terbentuknya Pansus HAM ini diseriusi, karena selama ini berbagai pihak terus menyerukan penyelesaian masalah HAM di Papua,” ujarnya. (*)

Share:

Search This Blog

Support

Facebook