Layani Kesehatan OAP di Korowai, Pdt. Trevor Didenda 100jt

8:39:00 PM
Pendeta Trevor bersama istri serta kuasa hukum yang didampingi pula oleh anggota DPRP Laurensuz Kadepa - Jubi/Agus Pabika
Jayapura - Pendeta Trevor Christian Johnson seorang misionaris  berkebangsaan Amerika Serikat bersama istrinya di denda oleh kantor Imigrasi Jayapura. Pasalnya Trevor dianggap melanggar klausul di dalam Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) yang tertulis sebagai rohaniawan, namun memberikan layanan kesehatan kepada sejumlah masyarakat di Korowai, Papua.
"Itu benar saya melanggar KITAS sebagai rohaniawan, namun melakukan pelayanan kesehatan. Kalo orang sakit parah atau sakit keras kadang dibawa ke serambi saya, saya terpaksa mengobati tidak boleh membiarkan orang sakit sampai meninggal," ujarnya kepada awak media di Kantor Imigrasi Jayapura, Jumat (20/4/2018).
Tak hanya melanggar saja, yang membuat tercengang adalah Pendeta Trevor diminta untuk membayar denda Rp100 juta, akibat pelanggaran KITAS yang dituduhkan tersebut.
“Mereka minta informasi saya lebih lengkap karena saya melangar KITAS. Mereka bilang saya mendapat sanksi Rp100 juta, jika dibayar tidak berarti mereka tidak akan memproses. Biarlah, itu pilihan mereka,” terangnya.
Sekadar diketahui, Trevor dan istrinya adalah paramedis atau perawat di Amerika, dan mampu memberikan pelayanan yang cukup profesional sesuai kaidah kesehatan yang berlaku secara internasional.
Trevor melanjutkan sejak lama telah melakukan pelayanan di Papua, bahkan telah menghabiskan dana tak sedikit, jika dirupiahkan mencapai hampir lima miliar. Itu digunakan untuk membeli obat, transportasi, ongkos ke rumah sakit agar sejumlah Orang Asli Papua (OAP) yang ada di pedalaman bisa sembuh, dan melakukan aktivitas seperti biasanya.
"Saya tak mau melanggar hukum Indonesia. Kalau saya terpaksa membayar denda Rp100 juta karena membantu orang di pedalaman, saya tidak akan merasa rugi, biarlah, karena ini bagian dari pelayanan saya. Karena jika orang sakit parah, tidak ada pertolongan medis, pasti akan meninggal," katanya.
Sementara itu, Frederika Korain selaku tim kuasa hukum Pendeta Trevor mengatakan, dari komunikasi antara pihak Imigrasi dan kliennya, menjadi jelas bahwa ada pertanyaan dari Kementrian Kesehatan tentang aktivitas Pendeta Trevor sekeluarga di Danowage, Korowai. 
"Kita belum tahu persis isi dari permintaan yang ditulis di dalam surat dari Kementrian Kesehatan tersebut. Makanya tadi kita sudah minta pihak imigrasi perlu memberi copyan (salinan) dari surat tersebut kepada Pak Trevor dan kepada kita yang mendampingi, termasuk juga dari DPRP Papua agar kita tahu apa yang di butuhkan oleh Kementrian Kesehatan dalam surat tersebut," terangnya.
Lanjut Frederika, ketika salinan surat tersebut sudah berada di tangan kuasa hukum, pihaknya akan mengetahui, apa sebenarnya yang menjadi pertanyaan Kementrian Kesehatan mengenai kegiatan Pendeta Trevor, yang memang sebagai rohaniawan, namun karena memiliki cinta kasih terhadap sesama, Trevor menolong orang yang membutuhkan pelayanan kesehatan.
"Itu informasi yang kami peroleh dalam pertemuan kita dengan pihak pengawas orang asing di kantor Imigrasi," ujarnya.
Selain itu, kepada sejumlah awak media, Frederika juga menegaskan, agar pemerintah daerah wajib membangun komunikasi yang lebih jelas dengan Imigrasi dan Kementrian Kesehatan, melalui Dinas Kesehatan Papua, agar pelayanan para misionaris, seperti yang dilakukan oleh Pendeta Trevor beserta keluarga, tidak dipersulit, bahkan dicari kesalahannya.
"Kita akan menunggu dan akan melihat berkas laporan  klarifikasi prosedur hukum yang biasa dilakukan Imigrasi dengan membuat BAP (Berita Acara Pemeriksaan) apa saja isinya, jangan sampai di dalam situ ada hal-hal yang bisa misalnya membatasi, mengganggu keluarnya KITAS,” terangnya.
“Sebentar kalo kita lihat suratnya tidak bermasalah beliau bisa tanda tangan supaya kita harapkan hari Senin (22/4/2018) KITAS-nya sudah bisa keluar. Kita sudah dapat jaminan, pasti akan keluar," sambungnya.
Frederika juga menerangkan, langkah selanjutnya dalam pendampingan hukum ini akan bersama sejumlah anggota DPRP untuk berbicara langsung dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua agar membantu para misionaris dalam aktivitas pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil, melalui satu surat yang menjadi pegangan dan kepastian hukum bagi mereka saat melayani di lapangan. 
"Kita harap gangguan seperti ini jangan lagi terjadi pada kerja-kerja misionaris di pedalaman. Karena tidak semua pelayanan pemerintah sampai ke wilayah-wilayah terpencil dan seharusnya pemerintah berterima kasih kepada orang seperti Pendeta Trevor dan para misionaris yang lain," katanya.

Jangan lupa jasa misionaris
Menurutnya, pemerintah jangan pernah lupa, jika sejarah pembangunan peradaban di Papua ini, baik di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, itu dimulai oleh gereja dan misionaris.
Sementara itu anggota DPR Papua Laurensuz Kadepa yang ikut mendampingi Pdt. Trevor di kantor Imigrasi mengatakan, seorang misionaris yang bekerja untuk kemanusiaan di pedalaman Korowai menjadi tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, untuk membantu.
"Pendera Trevor selalu membantu rakyat kita sehingga DPR juga sudah tahu lama tentang beliau membantu kita banyak. Bila beliau dalam masalah apa saja kami DPRP tetap turun tangan untuk membantu," tegasnya.
 Lanjut Kadepa, misionaris datang tidak hanya sebagai penginjil saja. Saat melakukan tugas pelayanan adakalanya misionaris bahkan menjadi arsitek sekaligus kuli bangunan, untuk membantu masyarakat membangun daerahnya.
“Jadi jangan mempolitisir pelayanan mereka yang sebenarnya untuk kemanusiaan,” katanya.  
Selain itu, Yan Akobiarek dari Komunitas Peduli Kemanusiaan Daerah  Terpencil (Kopkedat) Papua yang turut mendampingi Pendeta Trevor juga meminta kepada pihak Imigrasi untuk tidak menggangu dan menghambat pekerjaan misionaris di Tanah Papua, khususnya pedalaman Korowai, dalam misi kemanusiaan yang menyelamatkan banyak nyawa melalui pelayanan mereka. (*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

search tickets in here