Papua Tagih Pembayaran Pajak Freeport

1:33:00 AM
Ilustrasi Pertambangan - Pixabay.com
Jayapura - Pemerintah Provinsi Papua menagih PT. Freeport Indonesia agar membayar pajak air permukaan. Tagihan disampaikan setelah putusan Pengadilan Pajak Jakarta yang sudah inkrah dan mewajibkan beban pajak ke PT Freeport Indonesia.
"Freeport harus malu, apa lagi putusan pengadilan sudah inkrah. Kalau sudah kalah di pengadilan tidak usahlah aneh-aneh, kenapa malu untuk bayar, apa kalian (PT Freeort) kurang duit?," kata Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Papua, Elia Loupatty kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (13/3/2018).
Menurut dia, saat ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin mendorong pengelolaan perekonomian Papua lewat pendapatan daerah. Untuk itu, Pemprov Papua terus menggenjot sumber-sumber pendapatan yang selama ini tidak tertagih, termasuk ke PT Freeport Indonesia yang tercatat belum bayar pajak.
“Pemerintah Papua tidak bisa bergerak di luar putusan Pengadilan Pajak, apa lagi sudah berperkara sangat lama, bahkan Freeport lah yang menggugat pemerintah,” kata Elia menambahkan.
Menurut dia, KPK juga menjaga dan menolong Pemprov Papua agar putusan pengadilan bisa berjalan sportif, dan Pengadilan Pajak sudah bekerja dengan sangat luar biasa.
"Freeport harus hargai putusan itu, dan segera membayar pajak air permukaan," katanya.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, menilai PT Freeport Indonesia sama sekali tidak menghiraukan putusan Pengadilan Pajak, dengan demikian KPK meminta pemerintah Papua menyerahkan dokumen-dokumen PAP, termasuk amar putusan perkara.
"Memang harus ada tekanan, karena selama ini Freeport seolah-olah tidak menghiraukan putusan sidang. Untuk itu, kami harap KPK bisa membantu kami," kata Hery. (*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »