MRP Papua Barat Ajukan Skema Hutan Adat

1:37:00 AM
Kapal Rainbow Warrior saat bersandar di pelabuhan laut Manokwari - Jubi/Hans Arnold
Manokwari  - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat (MRP PB) menawarkan skema pengelolaan hutan di Papua Barat dengan skema 'hutan adat'. Hal tersebut disampaikan Ketua MRP Papua Barat, Max Nelson Ahoren, menepis upaya Pemerintah Papua Barat dan Pemerintah Pusat untuk mengesahkan skema perhutanan sosial di Papua Barat.
Menurut Ahoren, MRP PB sangat mendukung upaya pemerintah untuk menjaga kelestarian hutan dan alam Papua sebagai paru-paru dunia dalam menghadapi pemanasan global. Namun, merujuk pada UU Otonomi khusus nomor 21 Tahun 2001, sepantasnya skema pengelolaan hutan di Papua Barat adalah hutan adat. Usulan ini, menurut Ahoren akan didorong dalam sebuah regulasi rancangan peraturan daerah khusus (Raperdasus).
"Ini daerah yang mendapat kekhususan, jadi penerapannya di segala bidang harus berdasarkan kearifan lokal termasuk hutannya. Kita akan buat dalam sebuah regulasi raperdasus untuk disahkan menjadi perdasus," ujarnya, Senin (12/3/2018).  
Ahoren mengaku telah mendapat sejumlah pengaduan dari masyarakat adat bahwa penebangan hutan tanpa izin masih terjadi di sejumlah daerah yang seyogyanya mendapat perlindungan dari instansi teknis pemerintah.
"Jika kemudian skema perhutanan sosial tersebut disahkan, apakah dapat menjadi solusi penyelesainnya dan melindungi hak-hak masyarakat adat di Papua Barat," ujarnya bertanya.  
Sementara itu, Dirjen Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungn Hidup (KLHK), Bambang Suprianto, mengatakan program perhutanan sosial secara nasional adalah satu skema yang siapkan untuk pengelolaan hutan secara bijaksana dan melibatkan masyarakat adat sekalipun.
"Terkait dengan pengelolaan hutan maka program perhutanan sosial adalah solusi keadilan, dan untuk mewujudkan itu, diperlukan kolaborasi semua pihak dan instansi pemerintahan dari pusat sampai ke daerah," ujarnya, Senin (12/3/2018).
Dikatakan Bambang, untuk menyelamatkan hutan dan pertahankan lingkungan hidup di Indonesia, dibutuhkan kebersamaan dan gerakan publik.
"Sama sama kita harus gaungkan penyelamatan hutan di seluruh Indonesia sampai ke internasional. Ini harapan kami agar jadi harapan nasional dan internasional," ujarnya.
Berkaitan dengan gerakan publik, Bambang mengapresiasi jelajah Green Peace melalui kapal Rainbow Warrior yang telah membantu menyuarakan penyelamatan hutan di seluruh dunia.
Kesempatan tersebut, Bambang berharap untuk menekan laju deforestasi di Indonesia dan masalah kebakaran hutan khususnya di tanah Papua, harus ada keterlibatan TNI/Polri di dalamnya.
"Jangan hanya warga sipil yang terus berupaya untuk selamatkan hutan, tapi TNI/Polri juga harus terlibat aktif," ujarnya menambahkan. (CR-2*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »

search tickets in here