Pendataan OAP, Pemprov Diminta Tegas Terhadap Daerah

1:29:00 AM
Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long (kiri)
ketika bertemu perwakilan masyarakat belum lama ini – Jubi/Arjuna
Jayapura – Pemerintah Provinisi Papua diminta tegas kepada pemerintah daerah melakukan pendataan orang asli Papua (OAP). Tercatat masih ada beberapa kabupaten yang belum melakukan pendataan OAP.
“Padahal sejak tahun lalu Gubernur Papua, Lukas Enembe memerintahkan para kepala daerah melakukan pendatan,” kata Wakil Ketua Komisi I, DPR Papua , Tan Wie Long, (25/01/2018).
Ia menyarankan agar sikap tegas Provinsi dilakukan dengan menginstruksikan kepada bupati, agar mereka menginstruksikan dinas terkait distrik hingga kepala kampung dan lurah maupun RT/RW.
Menurut dia, upaya membatasi orang masuk Papua sebenarnya tidak sulit yakni dengan cara merintahan tingkat bawah yakni kepala kampung hingga RT/RW difungsikan maksimal.
“Berikan honor yang layak setiap bulannya, sehingga mereka maksimal melaksanakan tanggung jawab yang diberikan,” kata Tan Wie Long, menambahkan.
Keberadaan  RT/RW  itu yang akan memantau setiap ada penduduk baru di wilayah mereka. Termausk mendata siapa, tujuan, dan berapa lama akan tinggal di suatu tempat.
Data OAP dinilai penting untuk membuktikan opini yang selama ini berkembang di masyarakat jika keberadaan orang asli Papua lebih sedikit dibandingkan non-Papua.
“Harus data dari distem informasi kependudukan kabupaten dan kota berapa jumlahnya. Berapa wanita, laki-laki, dewasa, anak, dan bayi. Ini harus jelas supaya jangan ada multi tafsir plus dan minus,” katanya.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan, dan Catatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk mengatakan, gubernur Papua telah mengingatkan bupati dan wali kota mempersiapkan data OAP.
“Rapat kerja tahun ini sudah harus masuk, karena sudah empat tahun belakang ini gubernur bicara mengenai data OAP ini,” kata Ribka Haluk. (*)

Share this

Related Posts

Previous
Next Post »