Freeport Dinilai Perlu Dipaksa Bayar Tunggakan PAP

Ilustrasi area penambangan Freeport - Jubi. Dok
Jayapura - Anggota Fraksi Hati Nurani Rakyat (Hanura) DPR Papua, H. Syamsunar Rasyid mengatakan, Pemprov Papua perlu memaksa PT Freeport Indonesia membayar tunggakan pajak air permukaan (PAP) dalam beberapa tahun terakhir, senilai Rp5,6 triliun, sesuai apa yang diputuskan Pengadilan Pajak di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Ia mengatakan, sudah hampir setahun Pengadilan Pajak memutuskan sengketa PAP PT Freeport dengan memenangkan Pemprov Papua. Namun hingga kini belum ada penyelesaian pembayaran tunggakan.
"Kami sudah sampaikan hal ini dalam pandangan Fraksi Hanura ketika sidang APBD Papua tahun anggaran 2018, pekan lalu. Ini kami rasa perlu karena kini Papua butuh anggaran menjaga keseimbangan fiskal daerah sehubungan persiapan pelaksanaan PON XX, 2020," katanya, Selasa (19/12/2017).
Menurutnya, dalam pandangan Fraksi Hanura ketika itu, pihaknya menyatakan mendorong upaya extraordinary untuk memaksa PT Freeport membayar kewajibannya kepada Pemprov Papua.
"Selain untuk menjawab kebutuhan anggaran daerah, ini juga menghindari kesan Pemprov Papua lemah dalam upaya penegakkan aturan di wilayah teritorinya.
Gubernur Papua, Lukas Enembe dalam sambutannya pada penutupan sidang APBD Papua tahun anggaran 2018, pekan lalu mengatakan, PT Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.
"Pengadilan Pajak Indonesia, 17 Januari 2017, memutuskan menolak gugatan yang diajukan PT Freeport Indonesia berkaitan pajak air permukaan, sehingga Freeport wajib membayar tunggakan pajaknya, baik pokok dan dendanya kepada Pemprov Papua," kata Enembe. (*)

Sumber: www.tabloidjubi.com
Share:

Search This Blog

Support

Facebook