Berita

Fakta Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Untuk Papua, Tak Seindah Harapan

Para narasumber Seminar Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi - JK
untuk Papua berfoto bersama usai seminar - Edi Faisol/Jubi
Jakarta - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai masih ada sejumlah catatan perjalanan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla selama tiga tahun membangun Papua. Selama ini pemerintah diakui mampu membangun infrastruktur, namun sektor lain masih tertinggal, termasuk  hak azasi manusia  (HAM) yang dinilai belum tuntas.
“Karena integrasi di Papua tak hanya sosial politik, dan ekonomi.  Tapi juga budaya, bisnis yang tak bertangung jawab  menjadikan orang Papua justru akan tersingkir,” kata peneliti tim kajian Papua, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth, saat presentasi  seminar Tiga tahun pemerintahan Jokowi JK untuk Papua, di kantornya, Senin (18/12/2017)
Selama ini pemerintah mengajak publik mengapresiasi apa yang dilakukan, meski meski prioritas pembangunan masih fisik.  “Fisik yang paling mudah dilakukan dan mudah dilihat hasilnya. Hal lain harus disesuaikan agar infrastruktur bisa bermanfaat bagi masyarakat,” kata Adriana menambahkan.
Ia menyebutkan infrastruktur sosial Papua masih minim. Bahkan dalam kurun tiga tahun ini harus menggenjot infrastruktur sosial untuk ekonomi Papua. Sedangkan sektor pendidikan dan kesehatan masih menunggu dan dinilai penting untuk membangun martabat hak dasar manusia Papua.
Hasil penelitian yang disampaikan sebagai pengantar dalam seminar menyebutkan Papua masih mengalami kekerasan. Termasuk banyak perempuan daerah setempat menjadi korban. Meski ia mengakui, infrastruktur sebagai penopang bisnis, namun ia berharap agar pemerintah mengeluarkan prestasi bagaimana membangun Papua dalam jangka panjang.
Tokoh agama Papua, Pastor John Djonga masih mempertanyakan pemenuhan hak dasar 2,8 juta rakyat Papua. Ia menyebutkan selama ini pemerintahan Jokowi JK telah mengklaim mengeluarkan kartu sehat dan kartu Indonesia pintar.
“Tapi realitas di lapangan tak ada program kesehatan di kampung, termasuk di Saminage Kabupaten Yahukimo 68 orang meninggal. Setiap lahir tak disuntik, petugas tak ada, obat kadaluwarsa,” kata John.
Ia menyebutkan angka kematian di Papua masih tinggi. Tercatat di tolikara lahir 11 orang, namun yang mati 13 orang. “Ini ancaman  suku-suku dan marga di Papua akan punah,” kata John khawatir.
John menyebutkan sekolah yang dirasakan di daerah terpencil Papua hanya tinggal nama, sedangkan guru tak ada, mereka hadir saat ujian kelas dan ujian akhir baru datang.
Ia menuding apa yang dilakukan pemerintah Jokowi selama tiga tahun terakhir ini hanya simbol semua.
“Sedangkan dana otsus seperti melihat gunung. Indah tapi tak terjangkau dinikmati publik,” katanya. (*)

Sumber: www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Powered by Blogger.