Berita

Rakyat Papua Adukan PT Freeport ke DPRP

Pengurus FPR memberikan keterangan kepada wartawan - Jubi/Hengky Yeimo
Jayapura –Dewan perwakilan rakyat Papua, diminta membubarkan PT Freeport Indonesia yang selama ini dinilai menjadi biang masalah di negeri Cenderawasih. Tuntutan disampaikan para aktivis Front Persatuan Rakyat Tutup PT  Frepoort yang menginginkan kedaulatan rakyat Papua mengelola daerah sendiri.
“Tidak ada tuntutan untuk membentuk pansus khasus  Tembagapura. Tetapi yang kami minta hanya yaitu PT  Freport ditutup,” kata Penanggung Jawab Front Persatuan Rakyat Tutup PT. Freeport Paskalis Boma,  kepada Jubi, Senin (27/11/2017).
Paskalis menyatakan kedualantan rakyat Papua mengelola sumber daya alam sendiri yang berada di tanah adat.  Ia berharap DPRP  lebih dalam mengikuti perkembangan di kasus Tembagapura sehingga tak terkecoh dengan isu yang dibangun oleh kelompok pemiik kepentingan menguasai sumber daya alam Papua.
“Jangan salah mengakomodir dari rakyat Papua, pemerintah jangan salah menelah informasi mereka harus foskus dengan aspirasi rakyat,” kata Paskalis menambahkan .
Front Persatuan Rakyat Tutup PT Freeport menilai  sudah 60 tahun freeport di tanah Papua justru memperburuk rakyat lokal. Freeport hadir sebagai akar persoalan kejahatan di Papua dan meningkatnya pelanggaran HAM,  serta perang suku.
Sementara itu Legislator Papua, Laurenzus Kadepa, mengatakan sikap DPRP yang akan membentuk pansus Freeport Investigasi ke Tembagapura bukan solusi.
"Saya pribadi setuju tutup Freeport. Kita harus selamatkan semua,” kata Laurenzus.
Menurut dia, sudah cukup banyak rakyat Papua menjadi korban  TNI dan Polri akibat kapitalisme Amerika yang menjadi PT Freeport   terus menerus mengeruk kekayaan Papua dan bangsa Indonesia. (*)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.