Aktivis

Front Persatuan Rakyat Papua Tolak Pansus Freeport

Demo FPR di kantor DPR Papua pada 23 November 2017, -Jubi/Mawel
Jayapura – Panitia khusus tentang Freeport yang dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua pada 23 November 2017 lalu ditolak oleh Front Persatuan Rakyat Papua (FPR).  Lembaga perjuangan rakyat Papua itu menginginkan pembubaran PT Freeport Indonesia yang selama ini menambang kekayaan alam Papua.
“Kami  FPR tidak menuntut dibentuknya Pansus,” kata Kordinator umum, Aksi tutup Freeport Fron Persatuan Rakyat, Samuel Womsiwor, kepada Jubi di Jayapura, Rabu (29/11/2017).
Ia menyebutkan pembentukan pansus itu  hanya klaim DPRP, bukan atas tuntutan masa aksi pada 23 November 2017 lalu. “Tuntuntan FRP jelas penutupan Freeport dan kembalikan kedaulatan rakyat Amungsa,” kata Samuel menjelaskan.
Menurut dia, informasi konflik Freeport dua bulan terakhir telah dipelintir media Indonesia. Media yang tidak idependen itu melegitimasi permainan aparat tentang penyanderan 334 warga.  Dengan kondisi itu, FPR Papua mendesak akses media asing agar mampu memberitakan kejadian  yang benar berimbang.
 “Buka akses media independen dan internasional ke Timika, dan seluruh tanah Papua,” katanya.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda kepada media pekan lalu menyebutkan telah membentuk Pansus Tembagapura  yang dibarengi Pansus pemilihan Gubernur Papua 2018
“Pansus tembagapura akan turun ke kabupaten Mimika. Tim pasus akan mengumpulkan data dan mengakaji semua informasi di wilayah itu,” kata Yunus.
Hasilnya akan dikaji semua, termasuk keadaan dan kondisi di sana. Pansus itu sengaja bentuk juga terkait aspirasi mahasiswa dan pemuda  di FPR. "Tapi kami lebih pada bagaimana menyelamatkan masyarakat Papua di sana. Kita bicara masalah kemanusiaan. Itu tujuan utama kami," ujarnya. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.