Berita

Freeport Pemicu Dari Semua Kejadian di Kabupaten Mimika

Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH
Jayapura,- Keberadaan PT Freeport di Tanah Papua dianggap sebagai pemicu dari semua kejadian yang terjadi di Kabupaten Mimika. Sehingga pihak Freeport harus bertanggung jawab atas semua kejadian tersebut.  
Untuk itu, Ketua DPR Papua, DR. Yunus Wonda SH MH meminta agar pihak perusahaan asal Amerika ini untuk tidak diam membisu dengan seluruh rangkaian insiden terjadi di Tembagapura, area penambangan PT Freeport.  


Legislator Papua ini menandaskan, adanya aksi demo (Kamis/23/11/17) yang menuntut Freeport harus ditutup lantaran mereka berkesimpulan bahwa Freeport adalah pemicu dari semua kejadian yang terjadi di Mimika.



“Sebagai Ketua DPR, saya hanya mau sampaikan kepada Freeport bahwa peristiwa yang terjadi hari ini, kenapa Freeport malah diam membisu, ” kata Yunus Wonda kepada sejumlah Wartawan usai menemui para pendemo di halaman kantor DPR Papua, Kamis (23/11/17).



Mestinya, kata Yunus Wonda, Freeport harus bertanggung jawab karena orang yang bisa masuk ke wilayah itu hanya orang tertentu saja. Tapi ini ada 300 lebih orang yang masuk ke daerah Tembagapura, padahal daerah itu ada dibawah kewenangan Freeport.



“Sementara semua konflik peristiwa ada dibawah dia. Kami lihat ini, seakan-akan kami rakyat Indonesia baik itu yang ada di TNI/Polri juga rakyat, kami macam diadudombakan,” tandasnya.



Menurutnya, hal itu yang dilihat DPR Papua, namun Freeport justru diam membisu, tidak ada pertanggungjawaban moril untuk menjelaskan rentetan kejadian itu.



“Sebagai Ketua DPR Provinsi Papua, kami minta Freeport harus berbicara, jangan adu dombakan kami anak bangsa. Itu tidak boleh, TNI/Polri juga masyarakat kami, yang harus jadi korban dan diadudombakan. Freeport harus bertanggung jawab dari semua peristiwa ini,” tegas Yunus Wonda.



Apalagi, kata Yunsu Wonda, itu daerah steril yang tidak sembarang orang bisa masuk. Setelah ada kejadian ternyata banyak masyarakat di sana yang dengan bebasnya bisa masuk.



“Kenapa selama ini Freeport diam dan kenapa selama ini Freeport mengijinkan. Jadi dengan tegas saya mau sampaikan disini, bahwa kesalahan terbesar ada di Freeport, dan Freeport adalah akar dari semua persoalan,” tandasnya.



Yunus Wonda menilai, bahwa tuntutan Front Persatuan Rakyat (FPR) untuk Freeport agar ditutup sangat wajar.



“Jadi kalau hari ini rakyat Papua menuntut Freeport harus ditutup, ya tutup saja. Karena itu menjadi desakan yang luar biasa bagi kami DPR Papua, dan akhirnya ini menjadi isu terbesar dan rakyat Papua dengan kekuatan besar akan mendesak kami, ya kami pasti juga akan lakukan hal yang luar biasa lagi,” ketus Yunus Wonda.



Menurutnya, Freeport selalu saja berbuat masalah dan ketika ada masalah dia lempar batu sembunyi tangan.



“Ini kelakuan Freeport dari dulu sampai hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, Freeport pemicu dari semua persoalan diatas tanah ini, sehingga kami minta Freeport tidak boleh lepas tangan, “ pintanya.



Selain bertanggung jawab tambah Yunus Wonda, Freeport juga harus menjelaskan kepada kita, juga kepada publik. Kenapa sampai masyarakat tiga ratus sekian orang itu bisa ada dalam wilayah area pertambangan tanpa ada KTP ataupun identitas lainnya.



“Ini Freeport harus jelaskan, bukan aparat TNI/Polri yang menjelaskan karena mereka punya tugas hanya menjalankan keamanan situasi disana, “ tutup Yunus Wonda. (TIARA)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.