Aksi

Demo Tutup PTFI, Diwarnai Penolakan Penyerahan Aspirasi

Demo Front Persatuan Rakyat (FPR) di halaman DPR Papua,
 mendesak penutupan PT Freeport Indonesia - Jubi/Arjuna
Jayapura - Sedikitnya seribuan orang mahasiswa dan pemuda Papua tergabung dalam Front Persatuan Rakyat (FPR) menggelar demo damai, menuntut PT Freeport Indonesia (PTFI) ditutup, Kamis (23/11/2017), di halaman kantor DPR Papua.
Demo diwarnai aksi massa yang berkomitmen tidak mau menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada parlemen setempat, lantaran tak yakin terhadap lembaga dewan.
"Aspirasi tidak akan kami serahkan karena hanya akan disimpan dan dibakar pada akhir tahun. Kami cukup kampanye media saja," kata Koordinator Umum FPR, Samuel Womsiwor dalam orasinya di hadapan Ketua DPR Papua, Yunus Wonda bersama bersama beberapa legislator Papua.
Beberapa poin yang menjadi tuntutan massa di antaranya, meminta penutupan PTFI yang dinilai akar masalah di Mimika, dan Papua umumnya, demi mencegah konflik kemanusiaan berkepanjangan di Timika.
Demonstran juga meminta dibukanya akses untuk wartawan dan media internasional demi objektifitas pemberitaan masalah di Tembagapura, dan meminta TNI-Polri menghormati kode etik jurnalis demi berimbangnya informasi terkait situasi Tembagapura
"Kami datang bertelanjang dada di sini, sebagai bentuk ketidak adilan kepada kami di tanah sendiri. Tidak ada penyanderaan di Tembagapura, 334 orang yang dievakuasi, bukan disandera oleh orang asli Papua, tapi karena negara gagal mensejahterakan mereka," ujarnya.
Menurutnya, kini orang asli Papua berduka, sakit hati. Indonesia dan Freeport sedang berebut saham, dan orang asli Papua hanya menjadi penonton.
"Kita selama ini korban. Ini bukan aksi pertama dan terakhir, kami akan melakukan prakondisi membalikkan opini yang berkembang kalau ada penyanderaan dan lain-lain. Kami korban, non-Papua korban, aparat TNI-Polri juga korban dari konflik berkelanjangan di area Freeport," katanya.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen Jayapura, Paskalis Boma dalam orasinya mengatakan, isu yang diberitakan berbagai media nasional membingungkan dan membuat pihaknya bertanya, ada apa sebenarnya di Mimika.
"Ini karena tidak sesuai fakta. Korban tidak hanya warga sipil, tapi juga aparat keamanan, karena sistem memaksa mereka harus berjaga di area tambang Freeport," kata Boma.
Katanya, sudah puluhan tahun orang asli Papua diitimidasi, tertekan, dan tidak mendapat manfaat dari keberadaan Freeport.
"Segera tutup Freeport. Kami tidak mungkin tinggal diam, ketika kami diintimidasi, dan tertindas. Kalau tidak mau urus kami, bebaskan saja kami," ucapnya.
Kata Paskalis Boma, pihaknya minta media internasional, karena orang asli Papua tidak lagi percaya media nasional
"Kami hanya akan menyampaikan pernyataan sikap kami, karena kami yakin tidak akan terealisasi. Kami tahu DPRP juga dalam tekanan," ujarnya.
Perwakilan KNPI Kota Jayapura, Benyamin Gurik dalam orasinya mengatakan hal yang sama.
"Kita semua tahu sejarah. Kami mau DPR Papua membentuk pansus. Pekan depan, kami akan kembali menanyakan apakah pansus sudah dibentuk, siapa ketuanya, apa agendanya, dan kapan tutup Freeport. Kita tidak lagi bicara divestasi saham 51 atau 52 persen," kata Gurik.
Ketua DPR Papua, Yunus Wonda yang didampingi sejumlah anggota DPR Papua di hadapan massa berjanji pihaknya akan menindaklanjuiti aspirasi itu dengan membentuk pansus.
Meski awalnya pendemo menolak menyerahkan aspirasi mereka kepada DPR Papua, namun akhirnya pernyataan sikap itu diserahkan sebagai bukti dan pegangan DPR Papua untuk menindaklanjuti dengan pembentukan pansus. (*)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.