Berita

Demi Sawit Oknum Brimob Diduga Aniaya Pemilik Ulayat

Ilustrasi - Tempo.co
Jayapura – Tiga oknum Brimob di Polda Papua Barat diduga menganiaya warga sipil, Yan Ever Mengge, di Kampung Puragi, Distrik Metamani, Kabupaten Sorong Selatan, 23 Oktober 2017, saat berjaga di areal perkebunan kelapa sawit PT Permata Putera Mandiri (PPM), anak perusahaan ANJ Group).
Pres rilis yang diterima Jubi per surat elektronik di Jayapura, Senin (20/11/2017) menyebutkan, tiga anggota ini memukul bagian belakang korban dengan popor senjata laras panjang.
Aparat juga menggunakan sepatu lars dan tangan menendang rusuk dan perut korban, kepala dan lutut, sehingga korban tidak mampu berjalan. Sekujur tubuhnya memar, muntah darah, pusing dan tidak bisa tidur. 
“Saat ini korban Bowake menderita kesakitan, trauma dan belum mendapatkan keadilan maupun pemulihan atas penderitaan yang dialami dirinya dan keluarga,” kata Simon Soren dari Ikatan Pemuda Pelajar dan Mahasiswa Iwaro, yang tergabung dalam Solidaritas untuk Korban Kekerasan dan Masyarakat Adat Iwaro melalui keterangan persnya. 
Disebutkan dalam keterangan tersebut, kekerasan terhadap masyarakat adat Papua oleh oknum TNI-Polri dalam pengamanan areal usaha perkebunan, pertambangan, pembalakan kayu dan usaha pemanfaatan sumberdaya alam lain di tanah Papua kerap terjadi.
Kekerasan terhadap masyarakat adat suku Iwaro di Kampung Puragi bahkan tak hanya sekali sepanjang tahun 2017. 
“Peristiwa ini terjadi sejak Suku Iwaro yang berada di Kampung Puragi dan kampung sekitarnya, melakukan “pemalangan adat” atas tanah adat, hutan dan dusun sumber pangan mereka, yang dibongkar, digusur dan dihilangkan oleh perusahaan PT. PPM, tanpa musyawarah dan persetujuan pemilik tanah,” katanya.
Tahun 2015, sebutnya, empat penduduk setempat--pemilik tanah dipenjarakan usai demo dan memerotes dan menuntut haknya yang dirampas perusahaan. 
Atas dasar itu, solidaritas yang terdiri dari 14 perwakilan mengecam tindakan brutal aparat. 
“Kami meminta kepada Pemprov Papua Barat dan Kabupaten Sorong Selatan, serta Kapolda Papua Barat, untuk mengambil “tindakan segera”. Menarik aparat Brimob yang bertugas di lokasi usaha perkebunan, memeriksa dan memberikan hukuman terhadap aparat Brimob, yang terlibat dalam tindakan kekerasan tersebut,” demikian Franky Samperante, dari Yayasan PUSAKA Jakarta. 
Solidaritas ini juga meminta agar pendekatan keamanan, intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat sipil dihentikan. 
Menteri Pertanian, Menteri ATR/BPN, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah provinsi Papua Barat dan Pemkab Sorong Selatan juga diminta mengaudit penilaian dan memberikan sanksi terhadap aktivitas dan izin-izin serta hak usaha dari keseluruhan anak perusahaan ANJ Group, yang beroperasi di daerah tersebut. Aktivitas perusahaan ini diduga terlibat dalam aksi kekerasan dan pelanggaran HAM, serta merampas tanah ulayat. 
Tujuh marga memalang aktivitas PT PPM 
Sejak September, tujuh marga di Kampung Puragi, yaitu marga Gue, Atoare, Mengge, Bumere, Kawaine, Oropae 1, dan) Oropae 2 memalang secara adat terhadap aktivitas PT PPM di Ureko hingga Nyono.
Pemalangan itu ditengarai ulah perusahaan yang belum menyelesaikan kewajibannya soal status lahan dan kompensasi atas kerugian dan kehilangan sumber kehidupan masyarakat. Perusahaan juga dinilai tidak transparan membicarakan program pemberdayaan hak-hak sosial ekonomi dan budaya bagi masyarakat.
Masyarakat adat tujuh marga terus memalang aktivitas perusahaan. Hal ini membuat ketegangan antara masyarakat dan perusahaan. Perusahan pun menggunakan “jasa” oknum Brimob untuk berjaga di areal perusahaan. 
Tak jarang oknum-oknum ini melakukan aksi kekerasan, intimidasi dan mengancam warga. 
Kekerasan terhadap masyarakat adat
Awal Oktober 2017, Kepala Kampung Puragi, Nataniel Oropae bersama masyarakat tujuh marga pemilik tanah dari Kampung Puragi, Sorong dan  Teminabuan (Sorsel) mendatangi kantor kontraktor (RPU), Dusun Kapiremi, Kilo 3, untuk menuntut perusahaan membayar kerugian dan hak atas tanah dan hasil hutan setempat yang dirusak perusahaan. 
Ketika hujan dan Nataniel berteduh di samping pos penjagaan. Ia menegur seorang petugas Brimob yang ketika itu berada di sampingnya. 
“Ade, ko cari apa?” tanya Nataniel.
Sekejap petugas itu marah-marah dan mengancam Nataniel hingga hendak memukul dia. 
“Jangan pukul!” kata Nataiel, hingga petugas itu mengurungkan niatnya. 
Dalam dialog masyarakat dengan perusahaan, yang dihadiri aparat, disebutkan tidak ada pembayaran atas tanah ulayat sesuai Pergub Nomor 5. Hanya membayar kubikasi kayu berukuran 30 up ke atas. Sedangkan rotan, sagu, damar tidak dibayar. Masyarakat kecewa dan terus melakukan pemalangan. 
Pemilik tanah di Dusun Kapiremi, yang tanahnya digusur PT PPM tanpa musyawarah melibatkan masyarakat luas dan pemilik tanah, Arnold Bumere, Oktober 2017 memerotes dan memasang tanda larangan. Namun ia disambut intimdasi. Kejadian itu terjadi di Logpond Jamarema.
Peristiwa serupa dialami Edison Oropae, pemilik tanah di Dusun Ureko yang melakukan pemalangan. Ia mengalami kekerasan verbal. 
Pada 23 Oktober 2017, Yan Ever Mengge menemui operator perusahaan yang sedang menggusur tanah dan hutan di Dusun Kapiremi. Ia hendak menanyakan tuntutan masyarakat terkait pembayaran kompensasi tanah dan hasil hutan yang hilang, sebab, sesuai janji perusahaan, direalisasi pada 22 Oktober 2017. Lalu ia meminta agar aktivitas perusahaan dihentikan. 
Aparat Brimob datang ke tempat pemalangan dan menanyakan pelakunya. Mereka pun mengejar Mengge, yang disebut pelaku pemalangan. 
Apes, tiga petugas itu memukul dan menyiksa Mengge dengan senjata laras panjang hingga tersungkur. Punggung, pinggang dan lututnya sakit. 
“Brimob katakan, ini hari kita bunuh kau di sini. Brimob menendang saya seperti bola,” kisah Yan Ever Mengge. 
Ia pun dibawa ke kamp perusahaan untuk dirawat selama beberapa waktu. Namun, tulang dan badan bagian belakang masih sakit dan sering muntah. 
Kapolda Papua Barat Irjen Pol Alberth Roja ketika dikonfirmasi per selulernya Kamis sore (23/11/2017) belum memberikan klarifikasi. Jubi berupaya mengirim pesan singkat melalui nomor selulernya tapi belum dibalas.
Hal serupa pun diupayakan ke pihak perusahaan. Namun Jubi belum berhasil meminta klarifikasinya. (*)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.