Berita

Pasangan Cagub Papua, Diingatkan Beri Pendidikan Politik

Ketua UKM Dehaling, Harus Iriori dan Sekretaris UKM Dehaling,
Yosua Krakuko ketika bertandang ke Redaksi Jubi, Senin (9/10/2017) - Jubi/Arjuna
Jayapura - Unit Kerja Mahasiswa Demokrasi HAM dan Lingkungan (UKM Dehaling) mengingatkan pasangan calon gubernur/wakil gubernur (Cawagub) Papua yang akan mengikuti pilgub 2018, memberikan pendidikan politik yang baik, tidak menciptakan perpecahan di antara sesama suku di tanah Papua.
Ketua UKM Dehaling, Harus Iriori mengatakan, siapa pun pasangan calon gubernur/wakil gubernur Papua yang ikut pilgub 2018, mereka adalah anak adat atau anak asli Papua. Untuk itu, bersainglah secara demokrasi, sesuai aturan demokrasi, bebas, umum, dan transparan.
"Kami lihat mahasiswa kini diam, tidak ada yang bicara. Jadi kami bersuara. Belakang ini terkesan banyak konflik yang terjadi, akibat demokrasi, terutama pada beberapa daerah di Papua. Untuk itu kami berpesan kepada kandidat calon gubernur Papua, ke depankan politik sehat," katanya di kantor Redaksi Jubi, Senin (9/10/2017).
Menurutnya, para calon jangan saling menjatuhkan, supaya hal yang tidak diinginkan tak terjadi. Orang Papua harusnya bersatu membangun negerinya, seperti kata Izaac Samuel Kijne, pendeta berkebangsaan Jerman yang menginjakkan kaki di Pulau Mansinam, Papua Barat, 1925 yang mengatakan, "sekalipun orang memiliki hikmat, makrifat, ia tidak dapat memimpin bangsa ini, selain bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri".
"Selain itu, Izaac Samuel Kijne, juga pernah berkata, siapa yang bekerja dengan jujur di atas tanah ini, ia akan mendapat tanda heran satu ke tanda heran lain. Kami ingin siapa pun yang terpilih bekerja seperti pesan Izaac Samuel Kijne," ujarnya.
Sekretaris UKM Dehaling, Yosua Krakuko mengatakan, selain para calon gubernur yang harus memberikan pendidikan politik baik, KPU juga wajib tegas dalam melaksanakan aturan seperti yang sudah tertera dalam peraturan KPU.
"KPU selaku penyelenggara pemilu harus netral, tidak boleh terlibat dalam tim sukses. KPU harus nasionalisme, berintegrasi, dan profesional, serta menjunjung kepastian hukum. Begitu juga dengan Bawaslu dan Panwaslu," kata Yosua. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.