Berita

Gubernur Desak Realisasi 10 Saham Freeport untuk Papua

Gubernur Papua, Lukas Enembe,
Jakarta – Gubernur Papua, Lukas Enembe, mendesak Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia merealisasikan hasil keputusan terkait divestasi 51% termasuk di antaranya 10% saham bagi Pemerintah Daerah Papua.
“Pemprov dan rakyat Papua mengapresiasi keputusan negosiasi yang mengalokasikan divestasi 10 % saham Freeport Indonesia bagi Papua,” ujarnya di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (9/10).
Hasil renegosiasi tersebut, katanya, sempat membuat gejolak yang bahkan mengancam proses keberlangsungan hidup masyarakat Tanah Papua di Timika terkait persoalan PT Freeport Indonesia.
“Sebagai pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Papua, kami terus mencermati dinamika yang berkembang dalam proses perundingan antara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia,” tandasnya.
Renegosiasi Indonesia-Freeport, sambung anggota DPR RI, Toni Wardoyo, diawali disahkannya UU nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral & Batubara (Minerba) dimana berisikan tidak mengenal model Kontrak Karya untuk Freeport Indonesia melainkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Kontrak Karya Freport-Indonesia ke-1 (KK-1) selama 30 tahun sampai 30 Desember 2021 dengan kewajiban perpanjangan dua kali setiap 10 tahun atau pada 2031 dan 2041.
“Renegosiasi tersebut memang mewajibkan Freeport membangun smelter (pemurnian hasil tambang), yang disepakati Pemerintah Indonesia membolehkan kembali Freeport mengekspor konsentrat hasil tambang,” ujar politikus PDIP itu. (rinaldi)


About Karoba News

Powered by Blogger.