Aksi

Yunus Wonda: Jika Gubernur LE Ditahan, Kami Aksi Bakar Batu

Masyarakat Papua dari lima wilayah adat saat menduduki kantor gubernur - Jubi/Alex 
Jayapura - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua, Yunus Wonda, menyatakan Gubernur Papua Lukas Enembe (LE) tidak ditahan penyidik Bareskrim Polri, terkait dugaan tindak pidana korupsi beasiswa luar negeri 2016.


Hal tersebut disampaikan kepada ribuan masyarakat Papua dari lima wilayah adat yang melakukan demo damai, menuntut agar menghentikan kriminilisasi terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe, di halaman Kantor Gubernur Dok II Jayapura, Selasa (19/9/2017), 



Ia menilai, upaya kriminilisasi yang dilakukan Bareskrim Polri terhadap LE mengarah pada kepentingan politik. Untuk itu, dirinya berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat Papua kepada Presiden Jokowi.



"Mari semua anak Papua bersaing dengan sehat, jangan saling gunting, dan jangan kita saling mencelakakan orang lain. Mari bersaing dengan sehat," ujarnya.



Ia tekankan, jika Gubernur Papua ditahan, maka pihaknya akan melakukan aksi bakar batu di halaman kantor gubernur dan DPR Papua.



"Saya yang akan memimpin langsung, siang malam kami akan ada di tempat ini, sampai keputusan terakhir dan itu jelas malapetaka," ucapnya.



Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen menekankan, sampai saat ini Gubernur LE dalam keadaan aman, dan tidak ada satupun yang dapat mengganggunya.



"Saya dengan ketua DPR Papua selalu mendampingi beliau selama pemeriksaan di Jakarta, dan gubernur perintahkan saya untuk kembali ke Papua dan menjalankan roda pemerintahan," kata Hery.



Oleh karena itu, dirinya berpesan kepada seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oknum-oknum tidak bertanggungjawab yang ingin merusak kedamaian di Tanah Papua.



"Jangan sampai terkonfrontasi dengan orang-orang tidak bertanggungjawab. Siapa yang Anda temui ketika memprovokasi, segera laporkan dan kita harus ambil tindakan tegas terhadap orang-orang tersebut," ujarnya. 



Sekadar diketahui, demo damai yang dilakukan masyarakat Papua dari lima wilayah adat tidak hanya berlangsung di Kota Jayapura, tetapi juga di Kabupaten Nabire, Mimika, Biak, dan Merauke.



Usia mendengar penjelasan dari Ketua DPRP dan Sekretaris Daerah Papua, ribuan masyarakat langsung membubarkan diri dengan tertib untuk kembali ke daerah masing-masing. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.