Berita

Penembak Warga Deiyai Divonis Minta Maaf, SPMR-PHDP Tuntut Keadilan

Koordinator demo SPMR-PHDP, Abner Waine, ketika menyerahkan
pernyataan sikap kepada legislator Papua, Laurenzus Kadepa usai demo,
 Rabu (6/9/2017) – Jubi/Arjuna
Jayapura – Sedikitnya 50an orang tergabung dalam Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat-Peduli HAM Deiyai Papua (SPMR-PHDP) melakukan aksi damai di halaman Gedung DPR Papua, Rabu (6/9/2017).
Puluhan orang yang dikoordinir Abner Waine itu, mendesak pihak terkait termasuk DPR Papua agar memperjuangkan keadilan terhadap korban dan keluarga korban penembakan, yang dilakukan aparat Brimob dan kepolisian di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017.
Putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) polri, Rabu (30/8/2017), yang hanya memberi sanksi permintaan maaf dan dipindahtugaskan ke jabatan berbeda, atau bersifat demosi selama satu tahun kepada empat anggota polisi, dinilai tidak memberikan keadilan terhadap korban dan keluarganya.
Setelah beraudiensi dengan anggota DPR Papua, Laurenzus Kadepa, Tan Wie Long, dan Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, demonstran segera menyampaikan beberapa poin pernyataan sikap.
“DPRP segera fasilitasi dialog terbuka dengan Polda Papua untuk mendengarkan hasil sidang kode etik kepolisian RI Polda Papua. DPR Papua segera mendesak pemprov meminta surat blacklist PT Dewa Grup,” kata Abner Waine ketika membacakan pernyataan sikap.
Poin lainnya, meminta DPR Papua menyurat resmi kepada Kapolda Papua terkait penarikan kesatuan Brimob dari Kabupaten Deiyai. SPMR-PHDP juga meminta Komnas HAM Perwakilan Papua mendorong proses penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum pidana.
“Kami mendesak Komnas HAM Perwakilan Papua menyatakan, proses penyelesaian melalui peradilan kode etik institusi kepolisian tidak memberikan rasa adil kepada pihak korban. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM di Tanah Papua,” katanya.
Menanggapi tuntutan terhadap DPR Papua, Laurenzus Kadepa, menyatakan menerima aspirasi itu dan akan menyampaikan keinginan demonstran kepada pimpinan dewan.
“Kami diminta fasilitasi pertemuan dengan kapolda, meminta gubernur mem-blacklist PT Dewa Grup, dan meminta surat kapolda terkait penarikan Brimob. Tiga poin ini akan saya komunikasikan dengan pimpinan dan langkah apa yang akan kami tempuh,” kata Kadepa.
Mungkin lanjut Kadepa, hal pertama yang akan dilakukan pihaknya adalah bertemu Kapolda Papua, Irjen (Pol) Boy Rafli Amar. “Segera sampaikan dan kami harap, siapa yang akan ikut dan apa agendanya diberitahukan kepada kami, supaya kami sampaikan kepada kapolda,” ujarnya.
Di tempat yang sama, Frits Ramadey, mengatakan penyelesaian kasus ini memang tidak cukup hanya sampai pada sidang kode etik. Akan tetapi butuh dukungan korban dan keluarga korban.
“Kalau ada yang diminta bersaksi, itu penting untuk proses hukum. Penegakan hukum penting, sehingga kita harus ambil bagian bersama. Memang betul ada,” ucap Frits.
Katanya, meski semua pihak tahu ada yang terkena tembak dan meninggal dunia, namun dalam persidangan di pengadilan, dibutuhkan fakta forensik, sehingga perlu dilakukan autopsi.
“Di pengadilan butuh satu saksi dan dua alat bukti. Kalau ini dilanjutkan ke pidana sudah putus, di atas satu tahun pasti dipecat,” ujarnya. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.