Aceh

Pemekaran Bermotif Politik Korbankan Rakyat

Ilustrasi peta Papua – IST
Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan, politik, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa, menilai kabupaten pemekaran di Papua yang dibentuk karena kepentingan politik dan jabatan, menyebabkan masyarakatnya menjadi korban.
Politikus Partai NasDem itu mengatakan, pemekaran kabupaten yang tidak dilandasi kebutuhan, kepentingan masyarakat dan tidak sesuai aturan, akan berdampak buruk di kemudian hari, terutama ketika pemilihan kepala daerah.
“Daerah pemekaran yang selalu terjadi gesekan antarmasyarakat dalam pilkada, ini karena pembentukan kabupaten tidak sesuai prosedur. Hanya karena kepentingan politik, jabatan dan lainnya. Akibatnya rakyat korban,” katanya kepada Jubi, Rabu (6/9/2017).
Selain faktor tersebut, katanya, hal lain yang menyebabkan gesekan antarmasyarakat saat pilkada terutama di kabupaten pemekaran, dikarena pasangan kandidat kepala daerah belum dewasa berpolitik dan hanya memikirkan kemenangan.
“Sebaiknya kabupaten pemekaran yang selalu bermasalah, dikembalikan ke kabupaten induk. Mendagri perlu mengevaluasi pembentukan daerah otonom baru. Harus benar-benar sesuai aturan, mulai dari luas wilayah, batas administrasi, jumlah penduduk dan lainnya,” ujarnya.
Ia menyatakan sepakat dengan pendapat Uskup Timika, John Philip Saklil Pr, dalam konflik pilkada Intan Jaya dan daerah lain di Papua yang menyebut pilkada tidak akan selesai karena nyawa dipertaruhkan.
Dalam pesan singkatnya kepada Laurenzus Kadepa, Uskup Timika, John Philip Saklil Pr mengatakan, keputusan politik harus jatuh pada salah satu kandidat untuk menjadi bupati. Namun pemerintah tidak menjamin kenyamanan roda pemerintahan.
“Pertanyaannya, untuk apa ada bupati kalau hanya korbankan nyawa. Lebih luas untuk apa ada pemerintah. Saya usulkan kabupaten dibekukan atau dinonaktifkan saja. Dijalankan oleh karateker atau gubernur atau kabupaten induknya, sampai dua belah pihak damai,” kata John Philip Saklil dalam pesan singkatnya.
Katanya, tujuan pemekaran kabupaten di antaranya untuk menyejahterahkan rakyat. Namun jika rakyatnya semakin menderita dan meningkatnya isu korupsi, perpecahan dan permusuhan, juga ketidakadilan, ia berpendapat kabupaten pemerkaran sebaiknya kembalikan ke kabupaten induk. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.