Berita

Kadepa: Tembak Manusia, Tapi Hanya Minta Maaf

Ilustrasi demo Solidaritas Pemuda Mahasiswa Rakyat-Peduli HAM
 Deiyai Papua (SPMR-PHDP) di halaman Gedung DPR Papua,
Rabu (6/9/2017), terkait kasus Deiyai – Jubi/Arjuna
Jayapura - Legislator Papua, Laurenzua Kadepa, meminta kepolisian dan lembaga terkait, mengevaluasi putusan terhadap empat anggota polisi yang melakukan penembakan dan menyebabkan 16 warga sipil terluka, serta seorang lainnya meninggal dunia di Kampung Oneibo, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, 1 Agustus 2017.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang pemerintahan politik, hukum dan HAM itu mengatakan, sangat tidak manusiawi ketika aparat negara menembak warga sipil dan hanya divonis minta maaf.
“Sudah tembak masyarakat, tapi hanya dihukum meminta maaf. Ini sangat tidak masuk akal. Kami kecewa dengan putusan sidang kode etik Polri di Polda Papua,” kata Kadepa, Rabu (6/9/2017).
Menurutnya, kasus ini tidak boleh hanya terhenti pada putusan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perlu ada proses hukum di luar itu. Apakah dibawa ke pidana umum atau lainnya.
“Perlu ada proses hukum yang memberikan keadilan kepada korban dan keluarganya. Proses hukum yang dilakukan kepolsian secara intitusi terhadap pelaku, sangat tidak diterima oleh semua kalangan, termasuk kami,” ujarnya.
Katanya, jika pelaku hanya dituntut meminta maaf dan dipindahtugaskan atau demosi selama satu tahun, secara psikologis membunuh harapan korban dan keluarganya untuk mendapat keadilan.
“Tidak boleh ada kata maaf. Kalau sudah ada korban dan pelaku, harus diproses hukum dan divonis. Mengenai PT Dewa Grup, sikap kami sudah jelas, tidak boleh lagi beroperasi di Deiyai, bahkan Papua. Begitu juga dengan anggota Brimob, tidak boleh ada di Papua,” katanya.
Sementara Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Frits Ramadey, mengatakan tidak adanya saksi korban membuat pelaku dalam kasus Deiyai luput dari hukuman.
“Kalaupun saksi korban memberikan keterangan, tapi tidak mau di-BAP kan tidak sah. Selain itu, tidak dilakukan autopsi,” kata Frits.
Menurutnya, meski ada saksi, ada korban meninggal dunia dan ada selongsong peluru, harus pula dibuktikan dengan autopsi untuk memastikan apakah benar korban meninggal karena tertembak atau lainnya.
“Ada prosedur resmi yang harus dilakukan dan ini yang akan dipakai ketika kasus dibawa  kepengadilan pidana,” ujarnya. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.