Berita

Gobay: Penerapan Otsus di Papua Belum Maksimal

Suku Mee Papua mengenakan busana adat dalam
suatu kesempatan di Paniai – Jubi/Abeth You
Jayapura – Pemerintah pusat memberikan status khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) terhadap Papua. Hak istimewa tersebut di antaranya dibentuk Majelis Rakyat Papua (MRP), perubahan dan pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Gubernur dan Wakil Gubernur harus orang asli Papua (OAP), dan adanya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus).
Akan tetapi terkait keistimewaan Otsus tersebut, Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay, menilai pelaksanaannya tidak berjalan baik.
"Ini akibat penafsiran atau pemahaman terhadap UU tersebut masih kurang. Pemerintah pusat terkesan setengah-setengah menjalankan UU. Dari kacamata politik, Papua Merdeka masih selalu dipakai oleh Jakarta, padahal UU tersebut produk hukum dari NKRI," katanya, saat ditemui Jubi di Jayapura, Selasa (26/9/2017).
Dikatakan, hal tersebut bisa dilihat dari MRP yang baru terbentuk empat tahun kemudian, pengangkatan anggota DPRP hingga tahun ke-13 belum direalisasikan, dan pembentukan partai lokal yang sampai saat ini belum nampak upaya untuk mendorong pembuatan peraturan perundang-undangannya. 
"Tiga institusi yang saya sebutkan di atas adalah institusi yang harus ada di Papua, sebagai bentuk kekhususan di Papua,” katanya.
Ketiga institusi tersebut dijelaskannya, dibentuk sebagai turunan dari pasal yang berbeda yaitu anggota DPRP yang diangkat sesuai pasal 6 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2001, MRP turunan dari pasal 19 UU Nomor 21 Tahun 2001, dan partai lokal pasal 28 UU Nomor 21 Tahun 2001. 
“MRP merupakan lembaga representatif kultural OAP yang bertujuan mengikutsertakan kelompok adat, agama, dan perempuan yang selama Orde Baru tidak banyak terlibat dalam pemerintahan,” katanya.
MRP diberikan kewenangan, katanya, terkait kepentingan OAP supaya memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap semua Raperdasus yang dibuat gubernur dan DPRP, untuk memastikan kepentingan OAP. 
"Sementara partai politik lokal merupakan amanat UU Otsus yang memberikan kesempatan penduduk Papua (OAP dan non-OAP) bisa membentuk partai politik. Pembentukannya dan keikutsertaan dalam pemilihan umum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang rekrutmennya dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua atas pertimbangan MRP,” katanya.
Ketua DAD Paniai ini mengaku, anggota DPRP yang diangkat merupakan amanat UU Nomor 21 Tahun 2001, dan wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Hal tersebut juga telah didukung dengan adanya putusan MKRI pada 2010. Akan tetapi tidak dilakukan pada 2010, karena adanya tafsir hukum dari pihak penguasa dan KPU Papua saat itu, demi kepentingan tertentu. 
Ia menyarankan, langkah yang dilakukan Lukas Enembe dan Klemen Tinal perlu didukung semua pihak, agar bisa mendorong RUU Pemerintahan Papua yang satu babnya harus tegas mengatur tentang partai lokal bukan partai politik. 
Dalam catatan Jubi, Ketua DPRP Yunus Wonda dalam audiensi dengan Badan Legislasi DPR, pada Jumat (27/5/2016), di Jakarta, menyimpulkan Otsus belum berhasil menjawab persoalan keadilan, kesejahteraan, dan rekonsiliasi di tanah Papua. 
“Negara perlu menyelesaikan konflik guna mewujudkan Papua tanah damai. Negara melanjutkan percepatan pembangunan yang komprehensif dan intensif untuk Tanah Papua," ujarnya.
Namun demikian Yunus mengakui, proses untuk merealisasikan hal tersebut tidak mudah. Oleh karena itu UU Nomor 21 Tahun 2001, tentang Otsus dipandang sudah tidak lagi sesuai dengan semangat zaman dan pembangunan di Papua. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.