Berita

Kasus Paomako, Warga Akui Ada Diskriminasi Pemerintah Melalui Nelayan Non Papua

Para nelayan suku kamoro saat protes ke pemerintah
kab. Mimika terkait beberapa masalah. (SalamPapua.com)
Timika — Warga nelayan lokal Papua di Mimika tak pernah puas sejak operasi kapal ikan oleh perusahaan PT Minamata di perairan Teluk Etna sampai Merauke di Laut Arafura. Sebab operasi kapal ikan di perairan laut selatan Papua tersebut tak hanya di laut lepas.
Warga Kamoro sebenarnya sudah banyak kali melayangkan protes bahkan sampai lapor kepada kepala angkatan laut agar operasi kapal tersebut tidak masuk dekat muara-muara sungai dekat warga kampung.
Adam Cir, ketua RT 09 Kampung Paomako, mengungkapkan masa buram kebergantungan warga Kamoro di pesisir selatan Mimika.
“Bagaimana kami tidak protes. Orang Kamoro dan Asmat tidak punya kebun seperti orang gunung (di dataran tinggi dan lereng pegunungan Papua). Kami hidup dari ikan dan keraka (kepiting). Laut dan sungai ini sumber kehidupan kami,” tuturnya, Senin (14/8/2017).
Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti mengeluarkan moratorium (penghentian sementara) terhadap kapal asing di perairan nusantara, warga Kamoro malah lebih terpuruk.
“Satu kulboks setiap keluar kalau menjaring, tapi ketika nelayan non Papua mengambil alih, kami tetap menderita. Keluarga mau makan apa?” ucap Adam.
Dari fakta yang ada, berharap kepada pemerintah setempat maupun melapor kepada angkatan laut di muara Paomako, sama saja dengan menyerahkan harapan kebergantungan kepada “serigala”.
“Sekarang nasib kami apa? Anak kami ditembak mati. Lalu kami ditekan dan diteror. Tanah ini milik siapa? Apakah ini milik pendatang tanpa menghargai kami pemilik warisan leluhur?” ungkap pria itu ketika bersama warganya di areal pelabuhan Paomako, Senin sore.
Lanjut warga lain, tak pernah ada keuntungan ekonomi sejak operasi kapal asing maupun nelayan non Papua kembali beroperasi menggantikan kapal asing tersebut.
“Selama ini, tidak ada bantuan jaring ikan atau motor tempel dan lain-lainnya dari pemerintah,” katanya.
Warga juga ketahui, pemerintah daerah selama ini melalui dinas kelautan dan perikanan kabupaten Mimika menyalurkan bantuan peralatan nelayan.
“Ada motor johnson, jaring, pelampung, perahu fiber, tapi kami tidak pernah mendapatkan bantuan itu,” ujar Adam.
Kampung Paomako terdiri dari 9 Rukun Tetangga (RT) dalam struktur pemerintah daerah Kabupaten Mimika. Enam RT lain dari desa Hiripau ini, sudah sering terima saluran bantuan. Berupa perahu fiber dan jaring ikan.
“Tetapi kami warga RT 7, RT 8 dan RT 9 yang terletak di sekitar pelabuhan (Paomako) tidak pernah dapat,” bebernya.
Tak diketahui secara pasti nasib perahu fiber dan mesin tersebut apakah dialihkan kepada orang lain, atau dibisniskan oknum tertentu.
Warga hanya minta kejelasan dari pemerintah daerah, kepala dinas, kepala kampung Hiripau serta sejumlah oknum militer dan sipil yang dipersenjatai selama ini.
“Kami menjaring dengan mesin ketinting di sekitar sungai dan muara sungai. Kami tidak berani ke laut. Kami hanya punya jaring 15 meter sampai 20 meter. Selebihnya, mereka yang punya jaring 200 sampai 300 meter. Mereka bentangkan di depan jaring kami, bagaimana kami mau dapatkan ikan? Begitu selama ini,” kesal warga RT 9 Kampung Paomako.
Sayangnya lagi, warga setempat tak bisa protes, sebab lawan bicaranya sering mengancam dengan senjata pistol.
Aksi penembakan militer terhadap Theo Kamtar pada Rabu (9/8/2017) adalah puncak ketidaksabaran warga. Luapan protes warga kepada penguasa non Papua, berakhir tragis. Theo menjadi korban peluru senjata aparat keamanan. Warga sebenarnya protes terhadap situasi bisnis terhadap oknum pemerintah daerah dan kehadiran nelayan non Papua yang didatangkan oknum militer dan pengusaha sipil non Papua.
Minim Perhatian Pemerintah
Sekitar seribuan warga nelayan lokal, tersebar di 3 kampung rukun tetangga. Dua kampung di lokasi kampung Asmat, sebelah-menyebelah sepanjang muara Paomako, dan lokasi ketiga adalah kampung Keakwa dan Kamoro lain, juga warga Asmat sekitar lokasi pelabuhan. Totalnya, terdapat seribuan lebih warga bermukim sekitar pusat jasa transportasi utama Kabupaten Mimika.
Sepanjang pemerintah melayani masyarakat, warga Paomako hidup kebergantungan terhadap aktivitas harian. Anak-anak dan orangtua mau makan apa? Pemuda-pemuda yang ada tiap kapal masuk bekerja sebagai tenaga kerja bongkat muat (TKBM), selain hidup menjaring di sungai dan laut.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pemberdayaan nelayan lokal belum berdampak luas kepada warga lokal asal Suku Kamoro dan Asmat yang bermukim di sekitar kawasan Pelabuhan Paomako.
Kini kesempatan nelayan lokal tersebut dinikmati oleh pengusaha sipil dan militer yang berbisnis tentang perikanan tangkap. Sementara, pemerintah daerah belum memihak warga nelayan lokal.
Menanggapi situasi pasca penembakan warga sipil Theo Kamtar oleh oknum militer, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan sikap memihak kepada warga nelayan non Pribumi.
“Sejumlah bantuan uang dan materi kepada warga pengungsi (non Papua) akan disalurkan segera untuk mengatasi masalah ini,” kata Eltinus kepada wartawan di pelataran Kantor Bupati Mimika, Senin (14/8/2017). (Melanie)
Sumber : www.suarapapua.com

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.