Analisa

Mencari Perspektif dan Keberpihakan Masyarakat Papua

Pendemo dari Aliansi Mahasiswa Papua AMP) dan PRI - West Papua telibat aksi dorong-dorongan dengan polisi di depan kantor Freport di Jakarta, 7 April 2017. Mereka menganggap kontrak dengan Freeport tersebut ilegal. TEMPO/Amston Probel
Gianyar - Diskusi buku kumpulan esai tentang Papua, dibahas di Bentara Budaya Bali. Buku Papua Versus Papua: Perubahan dan Perpecahan Budaya (2017) itu, karya antropolog I Ngurah Suryawan, dari Universitas Negeri Papua. Pembicara diskusi itu, Nazrina Zuryani dan I Wayan 'Gendo' Suardana.
Menurut Nazrina, Ngurah Suryawan menggunakan pendekatan antropologi politik dalam mengkaji Papua. "Konstruksi Papua yang diangkat dari teori subaltern dan neo-marxisme," katanya. Dari pendekatan itu, Nazrina menjelaskan, Papua tampak dalam elite multi wajah. "Di Papua, ada jaringan kepentingan yang luas dalam investasi besar," kata dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Udayana itu.
Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), I Wayan 'Gendo' Suardana, menyoroti masalah masyarakat Papua dengan PT. Freeport Indonesia. "Yang didapat dari Freeport, dikembalikan ke Papua berapa persen sih?" Gendo mempertanyakan.
PT. Freeport Indonesia, kata Gendo, sampai saat ini terus mendapat sorotan WALHI. "Freeport sudah mendegradasi kualitas masyarakat suku Amungme. Sorotan kami (WALHI), Freeport secara masif melakukan tambang emas, diduga tidak mengelola limbahnya secara baik," ujarnya.
Mempertahankan sumber daya alam di Papua, kata Gendo, sangat penting. Potensi alam lingkungannya rentan dikuasai pemodal. Dia mencontohkan, di Bali ihwal rencana reklamasi Teluk Benoa. "Wajah rezim kita hari ini, keruk habis jual murah. Maka kawan-kawan Papua harus berjaringan. Banyak aktivis kemanusiaan dan lingkungan bersolidaritas untuk Papua," kata aktivis Koordinator Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi (ForBALI) itu.
Penulis, I Ngurah Suryawan, mengatakan studi tentang gerakan sosial di Papua, cenderung terhenti dalam solusi. Ada kendala yang belum mampu ditransformasi menggunakan konflik sebagai basis gerakan sosial untuk kebebasan. "Masalah di Papua sangat heterogen," katanya.
Selain itu, kata Ngurah, masyarakat Indonesia masih memandang Papua timpang. "Stigma perang suku dan tidak beradab, masih menghantui orang Indonesia terhadap Papua," ujarnya. Bagi dia, kumpulan esainya itu bukanlah ihwal identifikasi permasalahan saja. "Tetapi mencari perspektif dan keberpihakan," ujarnya. BRAM SETIAWAN

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.