Berita

Ketua DPRP: Nyawa OAP tak sebanding dengan demokrasi

Ilustrasi Orang Asli Papua - Dok. Jubi
Jayapura - Ketua DPR Papua, Yunus Wonda menyatakan tidak demokrasi bukan alasan utama untuk tidak setuju jika ada pihak yang menilai pilkada di Papua sebaiknya dilakukan secara tidak langsung atau melalui DPR.
Ia mengatakan, melihat dinamika pilkada beberapa daerah di Papua belakang ini yang berakhir rusuh antar masyarakat pendukung pasangan calon, sejumlah pihak menilai akan lebih baik dilakukan pilkada tidak langsung. Namun di sisi lain ada pihak yang tidak setuju dengan menyebut pilkada tak langsung tidak demokrasi.
"Ini bukan bicara demokrasi atau tidak. Tapi kita lihat kini di Papua demokrasi sangat mahal harganya. Bukan masalah uang untuk pelaksanaan pilkada, negara punya uang. Tapi siapa yang bisa mengembalikan ketika nyawa rakyat yang dikorbankan. Nyawa orang asli Papua (OAP) tak sebanding dengan demokrasi," kata Wonda, Kamis (6/7/2017).
Menurutnya, selama ini berbagai pihak di Papua selalu bersuara mengenai pelanggaran HAM, ketika sesama OAP saling bunuh karena pilkada, karena apa yang disebut demokrasi, apakah harus dibiarkan.
"Di sisi lain kita menjaga agar orang asli Papua tidak boleh mati, di sisi lain kita biarkan mereka baku bunuh karena pilkada. Selama ini yang saling bunuh karena pilkada adalah sesama orang asli Papua," ujarnya.
Katanya, semua pihak harus berpikir bijaksana menyikapi situasi pilkada di Papua, bagaimana agar sesama orang asli Papua tidak saling bunuh karena pilkada.
Selama ini berbagai pihak menyebut aparat keamanan melanggar HAM karena tembak ini, tembak itu. Jika kondisi kini selama orang asli Papua saling membunuh karena pilkada, apakah harus dibiarkan dengan alasan demokrasi.
"Jangan pernah komentar demokrasi. Hari ini demokrasi mahal karena darah orang asli Papua. Orang asli Papua habis hanya karena demokrasi, jangan bicara masalah demokrasi lagi. Kalau bicara demokrasi, apakah bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Saya tidak bicara dana pilkada, itu negara masih ada uang. Tapi ini masalah nyawa dan negara tidak akan pernah bisa kembalikan nyawa itu," katanya.
Dikatakan, selama ini sudah banyak orang asli Papua yang meninggal sia-sia akibat politik dalam pilkada. Misalnya saja di Tolikara beberapa tahun lalu, puluhan orang meninggal karena pilkada, begitu juga di Puncak Jaya, Puncak, Intan Jaya dan Nduga.
"Selama ini kitong (kita) bicara pelanggaran HAM, baru hari ini dalam pilkada apa? Sesama orang asli Papua baku bunuh. Sudah terlalu banyak nyawa orang asli Papua hilang sia-sia karena pilkada," imbuhnya. (*)

About Roy Karoba

Powered by Blogger.