Alam

Tanggungjawab Perusahaan di Papua Dipertanyakan

Ilustrasi Hutan Papua - tempo.co
Jayapura - Legislator Papua, Decky Nawipa mempertanyakan sejauh mana tanggungjawab perusahaan kayu dan perkebunan yang selama ini beroperasi di Papua melakukan reboisasi atau penanaman kembali di area yang kayunya sudah ditebang.
Ia mengatakan, sesuai aturan, perusahaan wajib melakukan penanaman kembali di area yang kayunya telah ditebang. Baik itu perusahaan kayu maupun perkebunan.
"Aturannya kan seperti itu. Kalau sudah melakukan penebangan, wajib menanam kembali, melakukan reboisasi. Kami mempertanyakan sejauh ini dilaksanakan di Papua. Mungkin hanya sebagian kecil perusahaan, atau tidak ada sama sekali yang melakukan reboisasi. Ini kewenangan instansi terkait melakukan pengawasan," kata Decky kepada Jubi, akhir pekan lalu.
Ia mengingatkan instansi terkait, benar-benar melakukan pengawasan maksimal. Katanya, jika ada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya melakukan rebosiasi, sebaiknya izin perusahaan itu dicabut.
"Jangan hanya tebang, kemudian ditinggalkan. Kami berenana melakukan pengecekan ke lapangan. Apakah selama ini perusahaan dan perusahaan perkebunan melakukan reboisasi atau tidak," ujarnya.
Katanya, hutan Papua, salah satu hutan yang dianggap sebagai paru-paru dunia kini. Untuk itu, semua pihak harus menjaganya. Jika tidak hutan Papua akan habis seperti hutan-hutan di provinsi lain di Indonesia.
"Di Indonesia, Papua adalah provinsi yang memiliki kawasan hutannya masih cukup luas. Ini harus dijaga. Semua pihak harus berperan, terutama pemerintah dalam melakukan pengawasan," katanya. 
Sementara Gubernur Papua, Lukas Enembe menyatakan, kini hutan di wilayah Selatan Papua sebagian besar dikuasai investor, baik asing maupun lokal.
"Masalah kehutanan wilayah selatan ini sebagian besar sudah dikuasai investor. Apalagi bupati sebelumnya sudah dobel keluarkan izin, jadi tolong ditertibkan," kata Lukas Enembe belum lama ini.
Menurutnya, di wilayah Boven Digoel dan Asiki sudah terjadi pembabatan hutan yang sangat luar biasa. Hal ini dikarenakan banyak investor yang diberikan izin membangun usahanya di situ.
"Saya sudah keliling dan melihat dari atas kondisi di sana, ribuan hektar sudah dibabat. Ini akibat regulasi kita diserahkan ke kabupaten/kota sehingga bupati senaknya keluarkan izin. Intinya banyak investor asal Malaysia dan negara lainya yang beroperasi di situ," ucapnya. (*) 

About Roy Karoba

Powered by Blogger.