Berita

Perlu OPD atau Badan Khusus Tangani OAP

Ilustrasi Orang Asli Papua - Jubi/Arjuna Pademme
Jayapura - Anggota Komisi I DPR Papua, komisi bidang pemerintahan, hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa menyarankan pemerintah Provinsi Papua, membentuk organisasi perangkat daerah (OPD) atau lembaga khusus menangani orang asli Papua (OAP).
Ia mengatakan, jika OPD tidak memungkinkan dibentuk, dapat dibentuk lembaga khusus menangani OAP, semisal Unit Percepatan Pembangunan Kesehatan (UP2KP) yang fokus menangani masalah kesehatan di Papua.
"Saya sarankan ke depan, ada OPD atau lembaga khusus menangani OAP. OPD atau lembaga itu nantinya fokus hanya menangani mengenai OAP," katanya ketika menghubungi Jubi, akhir pekan lalu.
Katanya, lembaga atau OPD itu yang mendata jumlah OAP, seperti apa grafiknya dari tahun ke tahun, berapa yang meninggal dan lahir. Selain itu juga mengenai berapa persen anak-anak asli Papua yang mengenyam pendidikan mulai dari PAUD hingga perguruan tinggi, dan yang kuliah di luar negeri, juga bagaimana pendidikan dan pelayanan kesehatan kepada mereka.
"Berdasarkan hasil di lapangan, kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah bisa tepat sasaran. Pemerintah akan mengambil kebijakan berdasarkan jumlah OAP. Saya tidak terlalu percaya MRP akan melakukan itu," ujarnya. 
Katanya, kini memang ada Biro Otsus di lingkup Pemprov Papua. Namun cakupan kebijakannya luas. Tidak fokus memantau grafik perkembangan OAP dari tahun ke tahun. Begitu juga Biro Kesra, Dinas Sosial dan OPD terkait lain.
"Jangan euforia gerakan pembangunan, lalu melupakan seperti apa perkembangan manusia asli Papua. Hanya melihat pembangunan juga mengabaikan jumlah OAP kian berkurang. Untuk pendataan OAP, ada satu bidang di Dinas Kependudukan. Namun saya tidak yakin akan maksimal. Sampai sekarang saya belum tahu hasilnya," katanya. 
Terpisah, anggota Komisi V DPR Papua, komisi bidang kependudukan, Natan Pahabol mengatakan, bagaimana bisa memastikan penggunaan data Otsus tepat sasaran, jika pemerintah tidak memiliki data pasti jumlah OAP.
"Bagaimana pemerintah akan mengklaim memproteksi OAP kalau tidak memiliki data akurat jumlah OAP. Bagaimana program bisa tepat sasaran kepada OAP," kata Natan. (*)

About Roy Karoba

Powered by Blogger.