Berita

LP3BH: Indonesia Terus Berbohong Soal Pelanggaran HAM di Papua

Alpius You, salah satu korban kasus Paniai Berdarah ketika ditemukan
 jasadnya usai ditembak mati di kebun milik warga antara lapangan terbang
dan lapangan sepakbola Karel Gobay Enarotali, (8/12/2014) lalu – Jubi/Abeth You
Jayapura - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari, Papua Barat menyambut hangat langkah  tujuh negara besar dari benua Eropa dan Amerika yang menyoroti langkah pemerintah Republik Indonesia soal penegakkan hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua (West Papua) pada sesi ke-27 dari Universal Periodic Review (UPR) 2017, di Jenewa, Swiss, Rabu, (3/5/2017) lalu.
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy mengatakan Indonesia tidak pernah jujur mengakui terjadinya tindakan pelanggaran HAM pada rakyat Papua sepanjang lebih dari 10 tahun terakhir
“Bahkan Pemerintah Indonesia juga tidak pernah memiliki kemauan politik dalam upaya memastikan bahwa segenap pelaku kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua dapat diproses hukum secara imparsial,” ujar Warinussy dalam rilis yang diterima Jubi, Kamis (11/5/2017).
Dari sisi hukum dan prinsip-prinsip HAM yang bersifat internasional, LP3BH memandang persoalan penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua akan senantiasa mendapat sorotan  dunia Internasional pasca UPR 2017.
“Sepanjang Pemerintah Indonesia terus bersikap pasif dan cenderung selalu ‘berbohong’. Daya tawar isu pelanggaran HAM di Tanah Papua akan terus naik dan membumi di dunia,” ujarnya.
LP3BH Manokwari sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang berfokus pada penegakan hukum dan perlindungan HAM di Papua mendesak Presiden Jokowi dan jajarannya untuk berlaku jujur dalam menjalankan kebijakan yang konstitusional dan berdasarkan hukum dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Tanah Papua.
Terpisah, tokoh gerakan damai Papua, Filep Karma yang hadir memantau UPR di Geneva mengungkapkan metafor menarik terkait pembangunan versi Jakarta.
“Rakyat Papua sebenarnya ingin meminum kopi. Tetapi Indonesia memaksakan orang asli Papua untuk minum coca-cola, dengan alasan bahwa dalam coca-cola sudah terkandung kopi,” kata Karma dilansir indoprogress.com. (*)

About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.