Aktivis

GNPKRI Papua: MRP Untuk Siapa ?

Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi
Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jackson Ikomou
Jayapura - Tak ada kontribusi terhadap rakyat Papua.  Hanya sedot dana otonomi khusus, mendingan Majelis Rakyat Papua (MRP) bubar dari tanah Papua.
Demikian ditegaskan Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Provinsi Papua, Jackson Ikomou, Sabtu, (13/05) dalam releas yang diterima redaksi.
“Selama ini hak-hak masyarakat adat tidak pernah dilindungi. Kami kesal dengan lahirnya lembaga kultul di tanah Papua,” katanya.
Dijelaskannya, Soal lingkungan, masyarakat adat selalu dikorban hanya kepentingan segelincir orang,  Mengapa lembaga kultur tak pernah sikapi sejumlah masalah-masalah di Tanah Papua ?
“Ada apa dibalik ini, kami masyarakat adat merasa tidak dihargai sebagai orang asli Papua yang punya hak hidup diatas tanah kami”.
Selain itu, dengan lahirnya MPR menyedot dana otonomi khusus. Tak ada kerja nyata. Jika demikian, tentu terjadi indikasi tipikor.
Juga, lanjutnya, MRP diduga membuka pintu perusahan illegal di tanah Papua, dengan memberikan surat rekomendasi kepada perusahan-perusahan yang operasi tidak sesuai dengan prosedur.
Dalam hal ini tentu ada dugaan suap dari  Perusahan kepada kelompok yang klaim diri sebagai pimpinan lembaga kultur Papua. “Lebih baik cabut UU No. 21 Tahun 2001 tenteng Otonomi Khusus di Provinsi Papua. Lalu sumber daya alam dikelolah oleh  Pemerintah Provinsi Papua” ujarnya.
“Kami harus dukung penyataan Gubernur Papua untuk kembalikan Otonomi khusus lalu sumber daya alam  dapat dikelolah oleh Pemerintah Provinsi  Papua,” tandasnya. (DEMIANUS BUNAI)


About Roy Karoba

Life for Us
Powered by Blogger.