Berita

Cerita Indonesia di PBB Tentang Papua Bukan Lagi Kebenaran Tunggal

Delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Luar Negeri memberikan
respon atas review negara-negara anggota PBB - Dok. Penulis
Oleh Cypri Dale
TINJAUAN Periodik Universal (UPR) untuk Indonesia di Forum HAM PBB baru saja selesai. Pemerintah Indonesia yang diwakili delegasi besar yang dipimpin dua menteri menampilkan pertanggungjawaban  HAM Indonesia selama 5 tahun terakhir (sejak UPR 2012) dengan penuh kepercayaan diri diplomatik. Penegakan HAM di Papua  menjadi isu sentral, demi menanggapi semakin intensifnya perhatian dan keprihatinan komunitas internasional atas situasi di kawasan itu. Sejumlah negara besar sekutu dekat mengajukan pertanyaan dan pernyataan krusial. Sementara tujuh Negara Pasifik bersikap tegas terhadap Indonesia dalam persoalan Papua justru memilih tidak hadir. Bagaimana perkembangan persoalan Papua di kancah internasional?
Litani Kesuksesan
Khusus tentang Papua, setidaknya ada empat  hal pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia dalam forum UPR.
Pertama, bahwa pemerintah sedang melakukan percepatan pembangunan sebagai solusi atas berbagai persoalan di Papua. Dilaporkan bahwa  “Presiden secara teratur mengunjungi kedua provinsi ini untuk mengecek kemajuan pembangunan infrastruktur” dan “secara langsung berdialog dengan orang Papua”.
Kedua, Pemerintah Indonesia “memiliki komitmen yang sangat kuat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ketidakadilan dan pelanggaran HAM. Sebuah tim di bawah pimpinan Menkopolhukam telah dibentuk. Dijanjikan juga bahwa kasus Paniai, Wamena, dan Wasior akan segera diproses di Mahkamah Agung. 
Ketiga, bahwa “Pemerintah juga telah mencabut pembatasan bagi wartawan asing untuk mengunjungi Papua.” Papua sudah terbuka bagi dunia internasional.
Keempat, bahwa Otonomi Khusus Papua telah dilaksanakan untuk meningkatkan tata pemerintahan lokal yang efektif dan pembangunan, dan untuk itu Papua sudah mendapat dana besar.
Tanggapan Diplomatik
Menariknya sebagai tanggapan atas laporan Indonesia, sejumlah negara justru menyampaikan berbagai pertanyaan dan pernyataan sederhana; yaitu kenyataan pelaksanaannya secara konkret.
Setidaknya ada sembilan negara yang secara khusus menyoroti situasi konkret penegakan HAM di Papua. Negara-negara itu adalah Swiss, Jerman, Amerika Serikat, Belgia, Austria, Australia, Belanda, New Zeland dan Mexico (negara-negara lainnya hanya menyinggung substansi masalah, tanpa spesifik menyebut Papua).Antara lain mereka mempertanyakan langkah dan kemajuan konket penyelesaian kasus Paniai, Wasior, dan Wamena yang sudah berkali-kali dijanjikan Pemerintah. Mereka juga menyoroti kekerasan terhadap jurnalis dan pembela HAM local, serta wujud konkret dari penghapusan larangan terhadap jurnalis asing di Papua. Amerika Serikat, Australia, Austria, dan New Zeland secara khusus menyoroti kasus-kasus penangkapan aktivis dalam aksi damai serta pembatasan kebebasan berpendapat dan berkespresi.
Selain pertanyaan-pertanyaan tentang konkret pelaksanaan, sejumlah Negara juga menyampaikan rekomendasi yang mengimplikasikan bahwa sebenarnya mereka tidak percaya pada litani kesuksesan yang disampaikan Pemerintah. Bahkan sejumlah Negara menghendaki investigasi lebih lanjut tentang kondisi konkret situasi HAM di Papua, dengan merekomendasikan dikirimnya Pelapor Khusus ke Papua, seperti Pelapor Khusus PBB tentang Kebebasan Berkespresi dan Berkumpul Pelapor Khusus bidang Hak Masyarakat Asli.
Negara-negara itu sebenarnya merupakan sekutu dekat Indonesia yang biasanya bersikap lunak (antara lain demi kepentingan mereka sendiri dengan pihak Indonesia). Kenyataan bahwa kendati merupakan sekutu dekat mereka tetap secara eksplisit menyoroti persoalan Papua dalam UPR menunjukkan indikasi meningkatnya keprihatinan pada tidak kunjung membaiknya situasi di Papua.
Sementara itu Negara-negara Pasifik yang selama ini bersikap keras terhadap Indonesia tentang Papua justru memilih untuk tidak hadir saat UPR Indonesia di Dewan HAM. Dalam dunia diplomatik, tidak hadir, apalagi tidak hadir secara kolektif, adalah sebuah statement diplomatik yang tegas.  Tujuh negara ini dalam Sidang Umum PBB di New York tahun lalu menyampaikan keprihatinan mendalam atas situasi di Papua. Mereka juga menegaskan perlunya mengangkat persoalah hak atas penentuan nasib sendiri  sebagai solusi jangka panjang bagi Papua. Dalam konteks itu, ketidakhadiran mereka dalam forum UPR setidaknya memiliki dua makna. Pertama, bahwa mereka tidak percaya kepada laporan Indonesia yang cenderung menyampaikan laporan lip-service demi menutup kenyataan. Kedua, mereka hendak mendorong solusi Self-determinasi seperti yang dikehendaki oleh rakyat Papua sendiri.
Menariknya, sembari absen dalam forum UPR di Komisi Tinggi  HAM PBB di Geneva, negara-negara Pasifik ini melakukan langkah diplomatik khusus tentang Papua dalam pertemuan Dewan Menteri Perhimpunan Negara-negara Afrika, Caribean, dan Pacific (ACP) di Brussels pada hari yang sama. Selain mengutuk berbagai pelanggaran HAM, mereka mengajak Negara-negara anggota ACP untuk mendorong resolusi jangka panjang, termasuk untuk mendukung hak self-determinasi politik.
Pembangunan berwatak kolonial
Percepatan Pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur, menjadi semacam pembelaan utama Indonesia di Papua di forum UPR. Cerita pembangunan ini diulang-ulang dalam forum-forum PBB setiap kali persoalan Papua dibicarakan. Presiden Joko Widodo sendiri menegaskan bahwa yang dikembangkannya di Papua adalah “politik pembangunan, politik kesejahteraan”
Sebagai bagian dari politik pembangunan itu, Presiden melancarkan pembangunan infrastruktur yang masif, seperti jalan raya trans-Papua, pelabuhan laut, sungai, dan udara, dan bahkan jalur kereta api. Pada saat yang sama dibangun kawasan-kawasan industri baru berbasis pertambangan, perkebunan, dan logging. Saat ini setidaknya ada 240 ijin tambang, 79 ijin HPH raksasa, 85 izin perkebunan sawit di Tanah Papua. Selain korporasi swasta, Pemerintahan Joko Widodo juga mendorong BUMN untuk berinvestasi.  Hasilnya adalah kombinasi antara kapitalisme korporasi dan kapitalisme negara untuk eksplorasi dan eksploitasi industrial skala besar di seluruh Papua, mulai dari pesisir sampai ke belantara dan pegunungan. Untuk mendukung semua itu, pemerintah juga menguatkan infrastruktur keamanan, seperti  rencana pangkalan militer di Biak, Markas Brimob di Wamena, serta pos-pos militer dan polisi baru di sepanjang jalan trans-Papua yang sedang dibangun.
Yang menjadi pertanyaan adalah apakah ‘politik pembangunan’ dengan berfokus pada infrastruktur dan industrialisasi seperti ini merupakan solusi atau justru akan memperparah persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial di Papua? Bukankah pembangunan semacam itu yang menghancurkan Papua selama Orde Baru, yang membuat orang Papua justru merasa dijajah? Dan apakah pembangunan seperti itu yang dikehendaki oleh rakyat Papua?
Oleh karena fokus pada proyek infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam seperti itu, di Papua  Jokowi diberi gelar “Joko Daendels”. Proyek infrastruktur yang dipaksakan tidak dilihat sebagai solusi untuk orang Papua, tetapi melayani keperluan eksploitasi dan penaklukan.
Di Geneva, sesaat setelah UPR Indonesia tentang Papua, koalisi masyarakat sipil yang peduli Papua mengeluarkan pernyataan yang mengkritik keras pendekatan ekonomi Indonesia di Papua. Koalisi itu menulis, “Dari jawaban Pemerintah, terlihat bahwa West Papua dilihat dalam konteks pembangunan ekonomi, tapi tidak secara substansial menyelesaikan masalah Papua dari sisi martabat dan HAM orang asli Papua.”
Filep Karma, tokoh gerakan damai yang hadir memantau UPR di Geneva meyebut laporan Indonesia penuh kebohongan. Terkait pembangunan versi Jakarta, Filep menyampaikan metafor menarik. Rakyat Papua sebenarnya ingin meminum kopi. Tetapi Indonesia memaksakan orang Papua untuk minum coca-cola, dengan alasan bahwa dalam coca-cola terkandung kopi. Analogi ini bukan hanya terkait dengan  aspirasi politik penentuan nasib sendiri, tetapi juga dalam pembangunan.
Barangkali masalah kopi dan coca-cola inilah yang hendak disembunyikan Indonesia ketika membatasi akses jurnalis asing ke Papua, menangkap para aktifis, dan melakukan kekerasan terhadap jurnalis dan media lokal di Papua. Namun, kendati dibungkam dengan berbagai cara, suara orang Papua sudah mulai didengar di Indonesia, Pasifik, dan di seluruh dunia.
Di forum-forum internasional, sekarang dan di waktu mendatang, cerita Pemerintah Indonesia bukan lagi kebenaran tunggal.
Penulis adalah peneliti pada Insitute Antropologi Sosial, Universitas Bern, Swiss; Penulis-mengedit buku Paradoks Papua (2011) dan Papua Bercerita (2015)
Catatan: versi panjang dari tulisan ini dipublikasikan oleh https://indoprogress.com/2017/05/cerita-indonesia-tentang-papua-di-pbb/. Penulis berterima kasih kepada Jubi dan Indoprogress.

About Roy Karoba

Powered by Blogger.