Analisa

Waspadai Politik Mematikan OAP di Pilgub Papua 2018

Logo pilgub 2018. (IST - SP)
Oleh: Benny Pakage)*
Memang benar bahwa untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua adalah hak politik seseorang. Hak konstitusional setiap warga negara untuk mencalonkan di bursa pemilihan kepala daerah. Tetapi, orang Papua harus bijak melihat realita yang terjadi sebelumnya dan saat ini. Hal ini wajib sifatnya, supaya tidak terjebak dalam permainan politik pribadi dan kelompok serta kepentingan Jakarta yang telah mengorbankan orang Papua selama lebih dari 50 tahun.
Mencermati dinamika dan realita dewasa ini, dalam artikel berikut saya mencoba memberi beberapa catatan khusus terkait dengan makin kencangnya wacana akhir-akhir ini Partai Golkar menjagokan Paulus Waterpauw mencalonkan di Pilgub Papua tahun 2018.
Pertama; Terpilihnya Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua periode 2014-2018 adalah anugerah Tuhan bagi orang Papua yang telah lama dikekang baik oleh Partai Golkar yang telah lama berkuasa maupun oleh pemerintah pusat di Jakarta.
Kedua; Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat itu diusung oleh Partai Demokrat dan menjadi Presiden RI selama dua periode waktu itu namanya tercoreng dengan adanya pelanggaran HAM di Tanah Papua. Nah, untuk membersihkan dirinya dari noda HAM dan kekangan demokrasi, SBY membentuk UP4B melalui Bambang Darmono, dan untuk membangun terus membuat tim dialog melalui Farid Husein yang juga bertemu berbagai elemen di Papua. Sehingga, Lukas Enembe yang saat itu diusung Partai Demokrat menjadi Gubernur karena Kodam XVII Cendrawasih dan Polda Papua saat itu Irjen. Tito Karnavian diperintah SBY dengan alasan 50 tahun orang gunung tidak pernah jadi Gubernur Papua agar menolong Lukas Enembe, sehingga bila ada tuntutan Papua Merdeka dari tokoh-tokoh Papua agar Papua dibicarakan, SBY katakan: “Silakan Anda minta apa saja, tetapi jangan minta Papua Merdeka!”.
Ketiga; Pada tanggal 9 April 2013, Lukas Enembe dilantik menjadi Gubernur Papua periode 2013 – 2018 dan dilantik di stadion Mandala Jayapura sesuai permintaan Lukas Enembe. Dan dalam 100 hari kerja Lukas membakar 18.000 proposal (12 Juli 2013) dan menebang pohon Beringin di halaman kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura (9 April 2013). Dengan mengubur 18 ribu proposal itu sebagai hari runtuhnya Partai Golkar di Tanah Papua.
Keempat; Dalam Pemilu 2014, Golkar yang selama ini menjadikan Papua sebagai lumbung suara buat anggotanya di DPR RI dan DPRP serta DPRD kabupaten/kota di Propinsi Papua menurun drastis, sehingga mereka hanya memperoleh 1 kursi di Jakarta, DPRP 6 kursi dan di kabupaten/kota 47 kursi. Akibatnya, salah satu jagoan atau pion dalam pencaturan politik di Indonesia milik Golkar yaitu Yoris Th. Raweyai menjadi korban dengan tidak menjadi anggota DPR RI dalam kepemimpinan Lukas Enembe dan Klemen Tinal.
Dalam kepemimpinan Enembe-Tinal juga telah mengeluarkan kebijakan melarang beredarnya Miras di Tanah Papua dengan alasan telah menelan sekian ribu nyawa orang Papua. Alasan ini menjadi masalah buat kelompok yang telah lama menguasai Papua melalui Golkar, terutama yang menjadi marah adalah pemasok tunggalnya di Papua yaitu Yoris Th. Raweyai yang nota bene Ketua Asosiasi Bar dan Hiburan Malam Indonesia, serta Rudy Maswi, pengusaha Miras di Papua yang juga sebagai Manajer Persipura Jayapura.
Dalam hal larangan Miras ini, Henock Ibo yang juga anak buahnya Lukas Enembe di Partai Demokrat menuduh Persipura memperoleh prestasi karena dibiayai uang haram yaitu dari Miras. Tuduhan ini dibalas Benhur Tomy Mano (BTM) dengan emosi besar pada tanggal 31 Maret 2016, bahwa Persipura meraih prestasi bukan karena Miras, tetapi karena kualitas pemain.
Atas tuduhan ini, kelompok yang memback-up beredarnya Miras dan prostitusi di Tanah Papua bekerja keras untuk menyingkirkan Boy Markus Dawir (BMW) sebagai calon Walikota Jayapura dengan memborong semua partai politik buat BTM, sehingga tanggal 11 Januari 2017 KPU Kota menetapkan BTM sebagai calon tunggal. Sejarah baru di Tanah Papua!.
Dari polling online yang dibuat tabloidjubi.com, BMW menempati posisi atas dan dipastikan akan mengalahkan BTM. Faktanya, BTM calon tunggal dan otomatis menang tanpa perlawanan. Kemenangan BTM tidak diikuti dengan keberhasilan Persipura yang tidak mendapatkan sponsor dari PTFI dengan alasan PTFI masih bermasalah dengan KK ke IUPK, padahal orang yang selama ini menolong membicarakan sponsor Persipura kepada PTFI agar PTFI memberikan dukungan yaitu Simon Patrice Morin (mantan Anggota DPR RI dari Golkar), Dimara dan Agus Kafiar (mantan Rektor Uncen dan Vice Presiden PTFI).
Demikian juga dengan empat kali menjadi Bintang di Liga Indonesia, Persipura masih juga sulit mendapatkan sponsor karena kelompok penguasa tadi masih mengekang Persipura dan menjaganya agar tidak jatuh ke sponsor lain. Karena informasi beredar, uang yang diberikan dari sponsor seperti dari PTFI dan Bank Papua, dimanfaatkan dan dibagi oleh kelompok pengusaha ini dengan menyerap uang tersebut ke hotel dari kolega mereka, perusahaan penerbangan dan transportasi lokal selama perjalanan.
Dengan pertimbangan itu Bank Papua juga tidak memberikan sponsorship kepada Persipura. Melalui Bank Papua dengan terlebih dahulu Yohan Kafiar pada 20 Mei 2012 yang mensponsori Persipura di Liga Indonesia, didepak oleh pemegang saham yaitu Pemda Provinsi Papua dari jabatan Direktur Utama Bank Papua dengan alasan tidak memberikan kontribusi dan menggantikannya.
Mengenai Persipura yang belum mendapatkan sponsor, Gubernur Papua melalui Sekda T.E.A Heri Dosinaen (17 Maret 2017) meminta waktu kepada Persipura agar membicarakan sponsor buat mereka. Tetapi, BTM menolak dengan alasan Persipura tidak bisa menggunakan uang pemerintah sebagai tim profesional.
Kelima; Untuk kepentingan Golkar adalah bagaimana mereka menaikan elektabilitas mereka, sehingga Klemen Tinal yang seharusnya menjadi Ketua DPD Provinsi Papua justru dalam Munas Golkar 17 Mei 2016 ditaruh di Bidang Otonomi Khusus karena Tinal dianggap cocok untuk mengganggu kekuasaan Jakarta dengan pemekaran Papua Tengah bila diloloskan. Sehingga bila KT masih menjadi wakilnya LE pada tahun 2018, maka Golkar akan mendulang keuntungan dengan mencalonkan dua kandidat sekaligus yaitu Klemen Tinal dan Paulus Waterpauw.
Keenam; Kepentingan Pemerintah Pusat dengan pencalonan Paulus Waterpauw ini adalah hanya sebagai perang psikologi atau perang urat syarat dengan memanfaatkan kekuasaan Jokowi. Golkar berusaha merebut Papua dengan asumsi Golkar membantu pemerintah Jokowi dengan kehadiran Paulus Waterpauw untuk memotong mata rantai dukungan birokrasi pemerintah kepada ULMWP dan kampanye Papua Merdeka dengan pembersihan orang gunung dan pantai yang dianggap mendukung gerakan Papua Merdeka.
Sebagai bagian dari perang urat syaraf, Waterpauw adalah pion politik Golkar dalam menemukan sikap politik pemerintahan yang sah, dan ini akan masuk akal. Padahal, Yoris Th. Raweyai main untuk amankan kekuasaan diri pribadi serta usahanya melalui Partai Golkar dengan menjadikan Paulus Waterpauw sebagai pion politik karena dia dianggap orang yang tepat untuk melindungi bisnis haram Yoris yang sudah membunuh sekian ribu orang Papua.
Ketujuh; Sebagai kesimpulan, wacana Paulus Waterpauw sebagai Calon Tunggal dari Partai Golkar menunjukkan bahwa Golkar masih mau mengekang orang Papua dengan memanfaatkan isu Papua dalam rangka mengganggu kekuasaan Jakarta. Sehingga, bila Waterpauw terpilih sebagai Gubernur Papua pada Pilgub 2018, maka semua bisnis ilegal mulai dari tambang, sawit, kayu, ikan, tanah dan sebagainya akan dikuasai oleh orang yang mencalonkan Waterpauw, sebagaimana masa Soeharto dengan illegal logging, illegal fishing, emas, perak, dan sebagainya.
Silakan memilih!
*) Penulis adalah Pemerhati Sosial di Papua, tinggal di Bumi Amungsa.

Sumber : www.suarapapua.com

About Roy Karoba

Powered by Blogger.