Berita

Ini Syaratnya Warga Non Papua Bisa Dapatkan KPS

Ketua DPRP Komisi V, Yakoba Lokbere
didampingi Direktur UP2KP, Agustinus Raprap saat melakukan
sidak di RSUD Abepura – Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura – Menurut Direktur Unit Percepatan Pembangunan dan Kesehatan Papua (UP2KP) bahwa yang berhak mendaptkan Kartu Papua Sehat (KPS) bukan hanya orang asli Papua, tetapi juga warga masyarakat non Papua yang telah lama berdomisili di Papua. Mereka yang tergolong tidak mampu juga berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui KPS.
“Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 6 tahun 2014 tentang Jaminan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Papua, tertuang pada pasal 9 ayat 4 berbunyi warga lain atau bukan orang asli Papua berhak mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan melalui KPS,” kata Direktur UP2KP, Agustinus Raprap kepada Jubi, Kamis (27/4/2017) di ruang kerjanya.
Raprap menjelaskan bahwa pada ayat 4 (a) berbunyi warga lain tersebut adalah warga yang kurang mampu yang dibuktikan dengan keterangan dari RT/RW, dan disahkan oleh Lurah setempat.
“Warga lain yang dimaksudkan juga meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan II di Provinsi Papua dan anggota TNI/POLRI berpangkat setingkat Bintara ke bawah di Provinsi Papua, (b dan c),” ujarnya.
Apabila ada pihak rumah sakit tidak melayani atau memberikan jaminan pelayanan kesehatan kepada warga non Papua yang tidak mampu, Raprap menganjurkan segera melapor ke pihaknya sehingga hal tersebut bisa ditindaklanjuti.
Raprap menambahkan pada pasal 12 juga sudah dijelaskan bahwa mekanisme jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga lain, didasarkan pada Keputusan Menteri Kesehatan terkait Program Jaminan Kesehatan Nasional dan nilainya tidak melebihi 2,5 persen dari total pembiayaan KPS.
“Saya ambil contoh, dana KPS tahun 2017 yang digelontorkan ke RSUD Jayapura sebesar 70 miliar. Dari 70 miliar tersebut diambil 2,5 persen berarti 1,7 miliar lebih diperuntukkan untuk jaminan pelayanan kesehatan melalui KPS. Nah, kalau ada masyarakat yang tidak dilayani namun sudah memenuhi kriteria bisa dilaporkan ke kami,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua drg Aloysius Giyai mengatakan, pihaknya telah menggelontorkan dana sebesar Rp 800 miliar untuk pelaksanaan Program Kartu Papua Sehat (KPS) sejak tahun 2014.
“Pada tahun lalu (2016) kami menyediakan anggaran untuk KPS sebesar Rp 300 miliar. Warga telah terdaftar sebagai pengguna KPS mendapatkan pelayanan kesehatan di seluruh rumah sakit milik pemerintah dan empat rumah sakit swasta yang bermitra dengan kami,” kata Aloysius. (*)

About Roy Karoba

Powered by Blogger.