Berita

Oknum TNI di Nabire Diduga Bekingi Perusahaan Tambang Yang Sedang Bersengketa

Pos TNI di Nifasi, Nabire yang diduga menjadi beking
salah satu perusahaan tambang yang sedang bersengketa - IST
Jayapura – Sekretaris II Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay meminta PT. Kristalin Eka Lestari tidak membuat permasalahan di antara  masyarakat adat di kampung Nifasi, Nabire dan aparat keamanan dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut John, perusahan tersebut yang pernah masuk tahun 2007 di Nifasi kemudian pergi lagi karena tidak memenuhi perjanjian dengan masyarakat setempat pada tahun 2012.
“Kemudian datang lagi PT. Tunas Anugerah Papua membuat perjanjian dengan masyarakat Nifasi pada tahun 2014 dan melakukan kegiatan termasuk CSR dan masyarakat merasa nyaman dengan PT. Tunas Anugerah Papua. Jadi, perusahan ini telah memberikan penghidupan kepada masyarakat,” kata John NR. Gobay kepada wartawan di Abepura, Sabtu, (12/11/2016).
Sejak awal Oktober 2016, PT. Kristalin Eka Lestari masuk lagi di kampung Nifasi dan membangun pos di samping basecamp PT. Tunas Anugerah Papua. Perusahaan ini mengambil pos masyarakat dan diganti dengan pos TNI, mengerahkan pasukan TNI/753 Raider sebanyak 30 personil dan beberapa masyarakat Dani untuk mengamankan lokasi tersebut. Perusahaan ini berencana menambang di lokasi tersebut.
“Ini yang saya bilang PT. Kristalin Eka Lestari jangan bikin masalah antara masyarakat dan aparat,” tegasnya.
Untuk menutupi rencana ini, lanjutnya, Danyon mengajukan surat ke Dandim Paniai untuk meminta lahan tersebut sebagai lahan latihan.
“Ini hanya modus saja, Nomor B/621/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 untuk menggunakan lahan sebagai tempat latihan untuk waktu tidak ditentukan,” kata dia.
Tampak pos milik PT. Kristalin Eka Lestari yang diduga 
dijaga oleh kesatuan TNI – Jubi/Titus Ruban
Lanjutnya, sesuai UU Nomor 39 Tahun 1999 kondisi ini diduga berpotensi mengakibatkan kekerasan dan pelanggaran HAM dengan cara pemanfaatan beberapa oknum saudara-saudara suku Dani.
“Ini telah secara sadar ingin mengadu domba antara orang Papua sehingga terjadi konflik horizontal di Nabire,” kata John.
Ia meminta Pangdam XVII/Cenderawasih agar memproses anggota yang terlibat memback-up perusahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena telah mencoreng nama institusi untuk kepentingan investor.
“Pangdam dan Kapolda Papua segera menangkap aktor yang ingin mengadudomba masyarakat Wate dan Dani di Nabire,” harapnya.
Terpisah, masyarakat adat suku Wate, Leon Raiki mengatakan masalah tersebut akan selesai apabila TNI ditarik dari areal tambang itu.
“Saya minta dengan hormat agar TNI yang ada di areal pertambangan ditarik dulu. Semoga Pemda Nabire segera menyelesaikannya,” kata Leon Raiki.
Sementara itu, Pagdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Hinsa Siburian membantah ada prajurit TNI mendukung perusahaan tambang di Nifasi, Kabupaten Nabire, Papua.
"Nggak ada. Saya sudah cek Dandim Paniai, tidak ada konflik, itu urusan polisi. Jadi, saya sudah sampaikan, tidak ada campuri masalah yang bersifat sengketa seperti it. Masih ada polisi, ngapaian kita? Nggak ada," kata Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Hinsa Siburian.
Pangdam Cenderawasih menegaskan ia sudah perintahkan Dandim Paniai agar prajurit TNI tidak terlibat dalam sengketa kedua perusahaan di Nifasi.
 "Oh tidak, tidak. Saya sudah bicara dengan Dandim ya. Memang isu (sengketa) itu kita dengar. Jadi kita tidak ada urusan untuk beking membeking, itu urusan mereka. Makanya saya sudah perintahkan dicek apakah ada," katanya. (*)
Sumber : www.tabloidjubi.com/

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.