Berita

LP3BH Paparkan Kasus Sanggeng ke Wakil Dubes AS

Pertemuan staf dan direktur LP3BH dengan
wakil duta besar Amerika Serikat di Manokwari - Dok.
Jayapura - Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Manokwari telah bertemu dengan Wakil Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat untuk Indonesia, Brian McFeeters dan rombongan di Hotel Aston Niu, Sowi Gunung, Manokwari, Kamis (17/11/2016).
Direktur Eksekutif LP3BH, Yan Christian Warinussy dalam Pertemuan tersebut didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum LP3BH, Simon Banundi dan Kepala Divisi Advokasi Hak Perempuan dan Anak LP3BH, Theresje Julianty Gasperz menjelaskan kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat pada peristiwa Sanggeng, tanggal 26 dan 27 Oktober 2016 lalu.
Turut hadir Ketua Badan Pengurus LP3BH, Dr.Ir.Agus Sumule yang juga akademisi di Universitas Papua serta Sekretaris Badan Pengurus LP3BH, Ir.Thera Sawor.
“Dalam pertemuan selama lebih kurang dua jam itu kami (LP3BH) menjelaskan bahwa tim LP3BH sudah melakukan investigasi awal pada kasus tersebut dan semua datanya beserta sejumlah barang bukti dan keterangan saksi-saksi sudah diserahkan kepada Perwakilan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Provinsi Papua. Juga sudah diserahkan kepada Tim dari Komnas HAM di bawah pimpinan komisioner Natalius Pigai seminggu lalu di Manokwari,” katanya melalui rilis yang diterima Jubi, Kamis, (17/11/2016).
Lanjut Warinussy McFeeters menanyakan bagaimana situasi Ham di Papua dan Papua Barat, apakah makin baik atau makin seperti apa? Karena Presiden Jokowi sudah memberi perhatian besar ke tanah Papua sejak dilantik sebagai kepala negara.
Ia menjelaskan, situasi Ham di tanah Papua senantiasa buruk dan indikatornya adalah bahwa berbagai kasus pelanggaran HAM dan kekerasan negara melalui tindakan aparat keamanan dari Polri maupun TNI senantiasa meningkat.
“Bahkan kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi rakyat Papua senantiasa dibungkam dengan mengedepankan kekerasan, menghambat rencana aksi damai masyarakat asli Papua dengan prosedur aturan perundangan mengenai kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum serta penempatan label makar dan separatis untuk membungkam kebebasan berpendapat dan berekspresi tersebut di tanah Papua,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, berbagai kasus pelanggaran HAM tersebut tidak pernah ada penyelesaian secara hukum. Padahal Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang menjadi dasar hukumnya.
Selain itu, advokat Simon Banundi menjelaskan, meski pemerintahan Presiden Joko Widodo menyatakan membuka akses bagi jurnali asing untuk masuk ke tanah Papua, tapi dalam kenyataannya tidak terjadi. Demikian juga Presiden berjanji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Ham di tanah Papua.
“Tetapi dalam kenyataannya belum ada bukti bahwa Pemerintah Indonesia serius dan mau melakukan hal tersebut,” kata Simon.
Sementara itu, Advokat Theresje Julianty Gasperz lebih menyoroti tingginya angka pelanggaran hak asasi perempuan dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (domestic violence) serta kekerasan terhadap anak yang terjadi dalam 10 tahun terakhir dalam angka yang tinggi di Tanah Papua.
“Hal ini menjadi keprihatinan masyarakat Papua dan kami mendorong untuk perlunya dilakukan pendidikan dan penyadaran hukum bagi semua pihak di Provinsi Papua dan Papua Barat mengenai perlindungan hak-hak perempuan dan anak sebagaimana diatur di dalam aturan perundangan yang berlaku,” tuturnya. (*)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.