Berita

Gema Demokrasi Kecam Tindakan Kapolres Sorong

Ilustrasi aksi Gema Demokrasi bulan Mei 2016
 peringati reformasi Indonesia – gemademokrasi.net
Jayapura – Puluhan komunitas dan organisasi sosial politik di Jakarta yang tergabung dalam Gema Demokrasi mengecam pembubaran paksa rencana kegiatan Ibadah HUT ke-8 serta penangkapan 106 anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Sorong.
Menurut Gema Demokrasi, melalui rilisnya yang diterima redaksi, Minggu (20/11/2016) pelarangan kegiatan ibadah dan penangkapan tersebut adalah pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkumpul serta merusak demokrasi.
“Tindakan semena-mena aparat ini melanggar hak warga negara untuk beribadah tanpa ancaman ketakutan, kebebasan berkumpul, dan kebebasan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28 dan pasal 29 Undang-Undang Dasar negara Indonesia,” demikian rilis tersebut.
Mereka juga mengecam permintaan Kapolres Sorong, AKBP Edfrie Maith, yang mengaku telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan penangkapan.
“Ini dapat dikategorikan sebagai tindakan sensor yang merupakan pelanggaran atas kebebasan berekspresi yang diatur dalam pasal 28 F UUD dan pasal 1 ayat 9 dan pasal 2 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers yang menjamin kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum selain hak pers,” ujar koalisi yang didalamnya termasuk beberapa Lembaga Bantuan Hukum Pers itu.
Gema Demokrasi menduga itu bagian dari upaya penyensoran berat yang membuat berita-berita aktual di Papua tidak diangkat ke publik luas, sehingga publik tidak dapat mengetahui kondisi faktual di Papua.
Sebelumnya seperti diberitakan Jubi, Kapolres Sorong Kota kepada Jubi melalui pesan singkatnya, Sabtu (19/11), mengaku telah bersepakat dengan jurnalis di Kota Sorong untuk tidak memberitakan penangkapan 106 aktifis Komite Nasional Papua Barat (KNPB). "Untuk giat tersebut saya sudah sepakat dengan rekan-rekan watawan yang lain tidak usah diekspos.(*)

About PAPUAtimes

Powered by Blogger.