Berita

Legislator : Indonesia Kehabisan Akal Membendung isu Papua

Para Pimpinan Negara-negara Pasifik di Sidang Umum PBB ke-71 angkat bicara masalah Papua - UN Photo/RNZI
Jayapura - Legislator Papua, Laurenzus Kadepa menyebut Pemerintah Indonesia kini kehabisan akal membendung isu Papua, khususnya masalah HAM di dunia internasional. Apalagi beberapa negara Pasifik membawa isu HAM Papua dalam Sidang Umum PBB ke 71 di New York, Amerika, akhir September lalu.

Ia mengatakan, tidak ada jalan lain untuk Pemerintah Indonesia membendung gerakan orang Papua pro Papua Merdeka dan isu HAM Papua yang sudah meyakinkan dunia internasional dan mendapat dukungan lewat pintu HAM selain memberi akses kepada pelapor khusus PBB masuk ke Papua seperti yang diinginkan utusan Kepulauan Salomon, Rex Horoi dalam Sidang Umum PBB.

"Tak ada pilihan lain Pemerintah Indonesia membendung isu HAM Papua selain mengijinkan pelapor khusus PBB ke Papua. Jawaban-jawaban diplomasi RI dalam Sidang Umum PBB tak cukup kuat untuk meyakinkan dunia internasional," kata Kadepa ketika menghubungi Jubi, Senin (3/10/2016)

Ia mengingatkan Pemerintah Indonesia tak menganggap negara-negara Pasifik sebagai negara kecil. Katanya negara Pasifik punya pengaruh yang cukup kuat. Pemerintah Indonesia harus berani mengijinkan tim internasional apakah Pasifik Island Forum atau Pelapor Khusus PBB melakukan investigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua selama 50 tahun lebih seperti suai sorotan dan keprihatinan tujuh negara Pasifik di sidang umum PBB.

"Jangan merasa cukup dengan sikap dan pernyataan diplomat Indonesia di UN yang membantah semua tudingan nagara Pasifik mengenai masalah Papua. Semua harus dibuka luas agar selain isu HAM kemajuan Papua di segala bidang bisa dilihat dunia. Biarkan tim dari luar masuk melihat sendiri kondisi Papua," ucapnya.

Kadepa menyatakan tak dalam posisi bicara masalah Papua Merdeka atau tidak. Katanya, tak bisa dipungkiri ia kini berada dalam lembaga dewan, salah satu struktur sistem pemerintahan di Indonesia. Namun sebagai wakil rakyat dan anak Papua, ia punya tanggungjawab menyuarakan apa yang selama ini menjadi pergumulan orang asli Papua, terutama penyelesaian dugaan pelanggaran HAM.

"Saya bukan bicara masalah Papua Merdeka atau NKRI. Saya hanya ingin pergumulan orang asli Papua selama puluhan tahu mendapat jawaban. Banyak korban dan keluarga korban dugaan pelanggaran HAM di Papua yang kini menunggu mendapat keadilan," katanya. 

Dalam sidang umum PBB, diplomasi Indonesia, Nara Masista Rakhatia merespon apa yang disampaikan negara-negara Pasifik dengan menyebut pimpinan negara-negara Pasifik campur tangan dalam urusan dalam negeri. Ia menuduh para pimpinan negara-negara Pasifik bermotif politik dan dirancang untuk mendukung kelompok-kelompok separatis yang telah menimbulkan kekacauan publik dan melakukan serangan teroris.

Jawaban diplomat Indonesia itu menuai beragam tanggapan dari pihak yang ada di Indonesia, khususnya Papua. Pendepat Socratez Sofian Yoman, salah satu tokoh gereja di Papua mengatakan, sejak dulu diplomasi Indonesia berbasis kebohongan, defensif dan kaku.

"Yang harus dilakukan Indonesia, menjaga dan melindungi kedaulatan dan integritas rakyat, supaya rakyat mendiri membela kedaulatan dan integritas negaranya," kata pendeta Socratez kepada Jubi.

Sementara artis, Arie Keriting dalam opini yang dimuat sastrapapua.com mengatakan, ia tak sepekat dengan apa yang disampaikan diplomat Indonesia di Sidang Umum PBB, terutama mengenai komitmen Indonesia terhadap HAM, tak perlu dipertanyakan lagi dan membeberkan fakta-fakta Indonesia terlibat dalam berbagai organisasi yang terkait dengan HAM baik di dalam maupun luar internasional.

"Itu tak lantas menjadi pertanda keseriusan negara kita dalam menangani pelanggaaran HAM. Apalagi mengenai Papua, sedemikan banyak laporan pelanggaran HAM yang sampai sekarang terus terjadi," kata Arie dalam tulisan opininya yang berjudul "Mari Memeluk Papua". (*) 

Sumber : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Powered by Blogger.