Berita

Eks Tapol Papua : Pemerintah Indonesia Merupakan Pelaku dan Aktor Pelanggaran HAM

Mantan tahanan politik Papua, Linus Hiluka-Jubi/Islami
Wamena – Mantan tahanan politik Papua, Linus Hiluka menolak dengan tegas adanya surat keputusan (SK) Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia nomor 028A/KOMNASHAM/IX/2016, tentang pembentukan tim pendataan korban peristiwa pelanggaran HAM berat di Papua dan Papua Barat.
“Walaupun Komnas HAM yang dibentuk Presiden Indonesia dengan keputusan nomor 50 tahun 1993, namun kami tetap menolak Komnas HAM pusat untuk melakukan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua, karena pemerintah Indonesia merupakan pelaku dan aktor pelanggaran HAM di seluruh Tanah Papua,” kata Linus Hiluka dalam siaran persnya yang diterima Jubi di Wamena, Senin (17/10/2016).
Menurut Linus, persoalan penyelesaian HAM di Papua dianggap gampang atau mudah oleh pemerintah Indonesia, tetapi hal itu justru dinilai terlambat karena isu HAM Papua sudah disampaikan dalam sidang PBB oleh negara-negara Pasifik.
“Maka semua korban pelanggaran HAM dari tahun 60-an sampai saat ini, menganggap yang akan selesaikan harapan rakyat bahwa yang akan menyelesaikan masalah HAM di Papua adalah pelapor khusus PBB dan negara-negara pasifik,” tegasnya.
Advokat dan Pembela HAM di tanah Papua, Yan Christian Warinussy mempertanyakan kewenangan Komnas HAM RI untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat.
Karena menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Politik Hukum dan Keamanan sudah melangkahi kewenangan milik Komnas HAM RI.
Ia juga menilai langkah-langkah pemerintah yang cenderung tidak terbuka dan terkesan tertutup dan ikut menghambat jalannya proses penyelidikan untuk mengungkapkan dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam tiga kasus besar di tanah Papua, yaitu Wasior, Wamena dan Paniai.
“Bahkan saya juga mengkritik Komnas HAM yang terkesan tidak pro aktif dalam melakukan upaya pemajuan dan penyelidikan awal terhadap dugaan pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum dan pada saat serta setelah penyelenggaraan tindakan pilihan bebas (act of free choice) pada tahun 1969 di tanah Papua,” paparnya.
“Ketika itu diduga keras telah terjadi tindakan sistematis yang diduga keras melibatkan aparat keamanan negara (TNI dan Polri) terhadap rakyat sipil Papua berupa penangkapan dan pemenjaraan di luar proses hukum, pembunuhan kilat (summary execution), penghilangan paksa dan pembungkaman kebebasan berekspresi dan berpendapat serta kebebasan berserikat dan berkumpul,” tuturnya. (*)

About PAPUAtimes

Powered by Blogger.