Berita

Kasus Paniai Berdarah, Sangat Dilematis

Petinggi dari Polda Papua & Kodam XVII/Cenderawasih saat datang ke
 Paniai didampingi Bupati Hengky Kayame saat meminta keterangan
kepada korban di TKP pertama, kampung Ipakiye,
Madi, (09/12/2014) lalu – Jubi/Abeth You
Jayapura – Kasus Paniai sampai kini dinilai sangat dilematis, sebab masyarakat, saksi dan korban ingin agar kasus ini segera ke pengadilan. Di sisi lain ada permintaan agar jenazah korban penembakan hrus diautopsi. Padahal ada saksi korban telah menyampaikan kesaksian bahwa pelakunya semakin jelas sesuai dengan  Pasal 9 UU No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Apalagi dalam UU tersebut disebutkan ada sembilan perbuatan yang dikategorikan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.
Kesembilan perbuatan tersebut, yakni; ‘pembunuhan, ‘pemusnahan’, ‘perbu­dakan’, ’pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa’, ’perampasan kemerdekaan’, ’penyiksaan’, ‘perkosaan’, ’penganiayaan’ dan ‘penghilangan orang secara paksa’ adalah bentuk-bentuk perbuatan yang disebut, masing-masing dalam Pasal 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i UU Nomor 26 Tahun 2000.
Ketua Dewan Adat Daerah, DAD) Paniai, John NR. Gobay yang selama ini terus menuntut agar kasus Paniai Berdarah  selesai menegaskan, sekarang telah jelas bahwa salah satu saja tindakan dalam pasal 9 jika dilakukan oleh aparat negara, maka aparat negara telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan sehingga disebut pelanggaran HAM berat.
“Di satu sisi, orang Papua juga sudah tidak percaya kepada penegak hukum Indonesia, sehingga mengharapkan intervensi dari asing. Hal itu juga jelas sekali membias kepada masyarakat di Paniai dalam menyikapi kasus Paniai dan upaya penuntasan yang dilakukan oleh Komnas HAM melalui Tim Ad hoc,” tulis John NR. Gobay melalui keterangan yang diterima Jubi, Minggu, (4/9/2016).
Menurut John, dalam hal ini yang harus dipahami adalah mekanisme domestik biasanya lebih dinantikan oleh dunia internasional. Namun kata dia dunia luar hanya akan bisa melakukan bentuk kepedulian dengan sorotan, melalui publikasi, pernyataan dan lain-lain sehingga mekanisme domestik yang independen sangat dibutuhkan dalam membuka kasus Paniai.
“Aksi aparat negara yang melanggar hak asasi warga sipil adalah tindakan yang melalaikan kewajiban utama dalam melindungi dan menjamin hak asasi warga negaranya. Sebagaimana setiap negara termasuk Indonesia diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban melaksanakannya pasca Deklarasi Umum HAM (DUHAM, 10/12/1948),” jelasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, dapat terlihat jelas bahwa serangan yang dilakukan aparat negara terhadap warga sipil di Paniai diduga dilakukan secara terencana atau sistematis dan meluas. Dua unsur terencana atau sistematis dan meluas dalam kasus ini dapat terpenuhi kriteria pelanggaran berat HAM yang diatur dalam hukum dan HAM. “Terutama tentang kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM pasal 9 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM pasal 104. Sehingga telah dibentuk Tim Ad Hoc Kasus Paniai,” paparnya.
Ia menjelaskan, Komnas HAM telah menyatakan kasus ini adalah pelanggaran HAM berat, soal otopsi kalau dilihat dari keterangan saksi dan saksi korban kasus Paniai ini, telah mengerucut ke beberapa yang diduga sebagai pelaku.
“Sehingga tidak perlu otopsi, tetapi menjawab pertanyaan saat kejadian itu oknum anggota siapa Brimob, Polsek, Paskhas, Koramil,Polres, Timsus dan ada di mana dan komandan siapa (Brimob, Polsek, Paskhas, KORAMIL,Polres, Timsus) perintahkan apa. Ini pertanyaan kunci.  Namun pihak aparat terlihat sangat tidak jujur dan menghalangi penegakan HAM di Papua serta mereka sebenarnya punya data tetapi aparat melakukan sortir berita,” tegasnya.
Oleh karena itu, Forum Independent Mahasiswa (FIM) menuntut kepada Komnas HAM agar meminta kepada semua tim dari berbagai pihak baik Polri, TNI, dan TNI-AU agar mengumumkan hasilnya.
“Komnas HAM harus segera mengumumkan SK tim Ad Hoc yang baru harus ada orang yang independen dan dipercaya oleh orang Papua, dan dibagikan terbuka atau dipublikasikan untuk mejadi pemberitahuan untuk semua pihak dan segera bekerja, karena kami tahu masa kerja Tim Ad Hoc Kasus Paniai yang lama telah berakhir,” kata aktivis FIM, Melianus Duwitauw. (*)

About Karoba News

Powered by Blogger.