Berita

Indra Azwan, Dari Aceh Ke Papua Protes Penegakan Hukum

Indra Azwan saat memberikan keterangan pers kepada
wartawan di Kantor LBH Papua, Jumat (2/9/2016) – Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura – Indra Azwan melakukan perjalanan dari Aceh sampai Papua hanya untuk tunjukkan sulitnya menegakkan keadilan di Indonesia. Menurut dia, masyarakat harus tahu betapa bobroknya sistem hukum di Indonesia. Dia tiba di Jayapura Jumat (2/8/) lalu.
Indra Azwan mulai dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia setelah dirinya mempertanyakan hukum yang berlaku di Indonesia atas kasus yang menimpa anaknya Rifki Andika pada 23 tahun lalu, tepatnya 8 Februari 1993 lalu.
Rifki Andika harus merenggang nyama setelah kasus tabrak lari yang dilakukan oleh oknum Polisi Letnan Satu Joko Sumantri yang bertugas di kepolisian wilayah Malang pada saat itu.
“Kecelakaan tersebut terjadi tidak jauh dari tempat kami tinggal. Untung ada yang menjadi saksi mata dan langsung mengejar pelaku tabrak lari tersebut dan diketahui sebagai salah seorang perwira kepolisian,” kata Indra Azwan kepada wartawan, Jumat (2/9/2016) di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua.
Indra Azwan menuturkan, kasus tabrak lari tersebut langsung dilaporkannya ke pihak berwajib. Namun sayang, pihak yang  berwenang baru melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Militer beberapa tahun kemudian dan baru menyidangkan kasusnya pada 2008.
Dari sidang tersebut, vonis terhadap Lettu Joko adalah bebas karena dinilai kasus tersebut sudah kadaluarsa. “Saya tidak mengerti dengan vonis tersebut. Saya sendiri merasa aneh dengan hukum yang berlaku di Negara ini. Kalau kasus saya seperti ini, bagaimana dengan kasus-kasus lain yang terjadi di beberapa daerah yang menyerupai kasus saya?,” ujarnya.
Indra Azwan pun mengatakan pelaku tabrak lari anaknya tersebut kini sudah menjadi Kepala Bagian Sumber Daya Manusia di Polres Blitar. “Dia masih aktif bertugas sampai detik ini. Yang mau saya tanyakan kenapa dari empat presiden, tiga Kapolri hingga tiga Panglima TNI tidak bisa menyelesaikan kasus yang menimpa anak saya?,” katanya.
Dirinya pun mengaku bahwa petinggi-petinggi di republik ini sudah ditemuinya, dari Presiden Suharto hingga Gus Dur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) namun tidak ada titik terang atas kasus tersebut
“Sudah empat presiden saya temui. Tapi jawabannya hanya janji-janji,” ujarnya.
Di tataran hukum, Indra Azwan pun sempat mengajukan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung sejak Juli 2014. Namun jawaban dari Mahkamah Agung sangat mengecewakan dirinya untuk kesekian kali. “Katanya saya tidak punya hak untuk mengajukan PK. Nah terus saya sebagai orang tua korban haknya apa?,” katanya.
Tidak berhenti sampai disitu usaha Indra Azwan. Dirinya pun melakukan protes dengan berjalan kaki dari Malang-Jakarta sebanyak empat kali. Intinya aksi tersebut sebagai bentuk protes dirinya terhadap perlakukan hukum yang diterimanya. Dari aksi tersebut juga belum menyentuh para petinggi hukum untuk menyelesaikan kasus yang menimpa dirinya.
Berjalan Kaki Kampanye Kebobrokan Hukum
Indra Azwan menginjakkan kaki di Kota Jayapura pada, Kamis (1/9/2016). Orang yang pertama kali ditemui adalah para suporter Arema Indonesia yang berdomisili di Kota Jayapura. “Keluarga saya ada di seluruh Indonesia. Mereka adalah suporter Arema. Karena saya juga adalah suporter fanatik,” katanya.
Tujuan dirinya ke Jayapura adalah mencari keadilan atas kasus yang menimpa anaknya tersebut. “Pokoknya saya keliling Indonesia dan bertemu semua lembaga hukum yang ada di daerah baik itu LBH, WALHI dan juga Kontras. Saya berharap mereka bisa membantu saya dalam kasus ini,” harapnya.
Dikatakan, dirinya baru dari Provinsi Papua Barat tepatnya di Manokwari dengan melakukan hal yang sama. Setelah dari Manokwari dirinya ke Kota Jayapura, selanjutnya akan menuju ke Nusa tenggara Timur (NTT) dan berakhir di Bali.
“Sebelum saya kesini, saya sudah berkeliling dari Aceh, Lampung, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. selanjutnya ke NTT dan nanti finish di Bali. Tujuannya cuma satu, supaya seluruh warga Indonesia tahu bahwa hukum kita sudah bobrok,” ujarnya.
Dirinya pun menunjukan bukti dari salah satu petinggi Polri saat menyogoknya dengan memberikan sejumlah uang agar dia tidak melakukan aksi-aksi. “Uang tersebut memang saya terima tetapi tidak saya gunakan. Namun setelah saya tunggu-tunggu ternyata tidak ada aksi dari mereka sehingga akhirnya uang tersebut saya kembalikan ke Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan diliput oleh beberapa awak media dari Indonesia maupun luar negeri. Saya menilai petinggi-petinggi hukum kita hanya basa basi,” katanya.
Kepada Jokowi, Indra Azwan pun menantang sang presiden dapat menyelesaikan kasusnya ini.
“Saya tantang Jokowi, apakah dirinya bisa menyelesaikan kasus yang menimpa saya ini atau tidak. Kalau tidak berarti Jokowi sama dengan pendahulu-pendahulunya yaitu malas tau, dan juga pastinya hanya basa basi dan janji-janji,” ujarnya.
Disinggung apakah dirinya sudah ada komunikasi dengan Presiden Jokowi, dirinya mengaku sudah sempat mendapatkan pesan singkat melalui telepon selularnya, “sudah ada sih, tetapi belum ketemu.”
Pengacara Publik LBH Jakarta, Arif Maulana yang merupakan kuasa hukum dari Indra Azwan mengatakan, dalam perkara tersebut telah terjadi undue delay yang parah. Undue delay adalah penundaan proses perkara tanpa alasan.
“Dalam perkara ini diduga kuat ada kesengajaan untuk melindungi pelaku yang merupakan aparat kepolisian dengan menunda pengusutan perkara agar sampai pada masa kadaluarsa, dan undue delay bertentangan dengan asas umum peradilan yang adil dan jujur, yakni peradilan yang cepat. Kasus ini menunjukan bahwa hukum Indonesia masih diskriminatif, hanya tajam ke bawah tumpul ke atas,” katanya.
Kepala Personalia LBH Papua, Hardi kepada Jubi mengatakan bahwa pihaknya akan tetap mendorong penegakan hukum di Indonesia agar bisa berpihak kepada masyarakat lemah. Bukan hanya kasus yang menipa Indra Azwan tetapi masalah-masalah yang terjadi di Papua saat ini.
“Pastinya akan kami kawal persoalan ini. Kami berharap apa yang menjadi persoalan dari Pak Indra bisa diselesaikan dengan secepat mungkin, karena perjuangan beliau sudah cukup lama yaitu sudah 23 tahun lamanya proses tersebut terkatung-katung,” katanya.
Dikatakan, kebanyakan masyarakat tidak mengerti hukum dan bagaimana mendapatkan keadilan. Untuk itu, pihaknya tekankan bahwa LBH Papua siap membantu masyarakat dan mendorong agar masyarakat dapat mendapatkan hak-hak mereka dan bisa didengar oleh pemerintah daerah maupun Pusat.
“Sebagian besar, sepanjang kami mendapampingi masyarakat, mereka sangat sulit mendadapatkan bantuan hukum karena kemampuan mereka dari segi pengetahuan sangat sulit. Mereka ini yang kami dorong terkait hak-hak mereka. Tahun ini untuk litigasi sudah diputus sekitar 24 kasus tetapi ada beberapa kasus 15 di Kota Jayapura sedangkan di Merauke ada 10 kasus. Kami berharap semua kasus yang kami tangani bisa terselesaikan semuanya,” ujarnya. (*)

About Karoba News

Media Online Seputar Ekonomi, Politik, Sosial, Budaya, Pendikan, dan Kesehatan di Tanah PAPUA !
Powered by Blogger.