Berita

Enembe : Saya Siap Pulangkan Mereka Jika Pemerintah Tak Tangani

Gubernur Papua Lukas Enembe – Jubi/Alex
Jayapura – Gubernur Papua Lukas Enembe mengaku siap memulangkan para mahasiswa asal Papua yang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), jika pemerintah tidak segera menangani, karena masalah yang terjadi adalah persoalan negara bukan provinsi.
“Saya siap pulangkan mereka kalau tidak segera ditangani oleh pemerintah. Tapi kalau saya pulangkan, maka akan terjadi masalah besar di Papua. Ini persoalan negara, kondisi sekarang seperti itu,” kata Lukas Enembe kepada wartawan, di Jayapura, Selasa (16/8/2016).
Menurut Enembe, saat ini mahasiswa asal Papua yang menempuh studi di DIY telah di cap separatis pasca melakukan demo damai mendukung Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua (ULMWP).
“Saya sudah menghadap Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X dan meminta pernyataan itu dicabut karena akan berdampak pada para mahasiswa Papua,” ucapnya.
Akibat pernyataan itu, ujar Enembe, mahasiswa asal Papua saat ini kesulitan mendapat tempat tinggal dan kos-kosan.
“Kalau mereka dipulangkan akan terjadi masalah besar, karena bukan masalah provinsi tapi masalah negara. Saya minta fasilitasi dengan presiden tapi tidak bisa,” kata Enembe.
Ia katakan, Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak mau mencabut pernyataan dirinya terhadap mahasiswa Papua.
“Mereka boleh berdemo, kasih naik bendera dan lainnya hanya di lingkungan asrama Kamasan, tidak boleh keluar dari area itu. Kalau modelnya seperti itu, kita bisa buat aturan yang sama, kenapa tidak, kita lebih keras disini,” ucapnya.
“Saya bilang kepada mahasiswa, kalian warga negara Indonesia sehingga bisa hidup dimana saja, tetapi kalau sudah diperlakukan dengan kata kata yang tidak bagus, siap saya pulangkan tetapi ini masalah negara bukan masalah provinsi,” tambahnya.
Dia menambahkan beberapa bulan terahkir ini telah terjadi imigrasi besar besaran di Papua, dan tidak tahu siapa yang mengaturnya. Pasalnya pemerintah provinsi Papua sudah tolak adanya pengiriman orang dari Pulau Jawa ke Papua.
“Siapa yang mengatur ini. Apakah negara yang atur atau ini imigrasi gelap. Intinya, DIY bisa tertibkan orang dengan undang undang istimewa, masa kita tidak bisa lakukan. Jadi ini kita akan tertibkan, terutama Kabuapten Jayapura, Kota Jayapura, Keerom, Sarmi, dan Merauke,” tutupnya. (*)

About Roy Karoba

Powered by Blogger.