Adat

DPRD Merauke Akan Dorong Perda Hak Ulayat

Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu. Jubi/Frans L Kobun
Merauke – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke akan mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) tentang hak ulayat untuk melindungi tanah milik masyarakat adat. Sekaligus adanya sanksi kepada perusahaan jika melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama.
“Tidak dapat dipungiri jika ada perusahaan sudah melanggar kesepakatan bersama. Saya pernah berkunjung ke PT Bio beberapa waktu lalu dan ada keluhan  masyarakat pemilik hak ulayat jika  hutan sagu maupun tempat sakral lain  dibongkar perusahaan. Ini kan suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan,” tegas Ketua Komisi A DPRD Merauke, Moses Kaibu kepada sejumlah wartawan Selasa (30/8/2016).
Dengan adanya Perda Hak Ulayat nanti, jelas Moses, pihak perusahaan tidak seenaknya melakukan kegiatan pembongkaran hutan begitu saja tanpa kesepakatan bersama pemilik hak ulayat. “Saya kira saat perusahaan  melakukan investasi, sudah ada kesepakatan akan tempat sakral yang harus dilindungi dan dijaga. Namun, dalam  perjalanan, justru ikut dibongkar untuk investasi kelapa sawit,” katanya.
Dia juga mengatakan, saat ini, perhatian investor ditujukkan ke Kabupaten Merauke. Karena daerah ini menjanjikan untuk berbagai kegiatan termasuk didalamnya pertanian maupun investasi kelapa sawit. “Ini harus diperhatikan dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke,” pintanya.
Anggota Komisi I DPR RI, Soleman Hamzah mengatakan, pihaknya merespon permasalahan tentang penolakan investasi oleh PT ACP di Distrik Muting oleh masyarakat Marga Mahuze Besar, setelah tidak menginginkan hutan mereka dibongkar untuk penanaman kelapa sawit.
“Saya akan melakukan koordinasi dengan Komisi IV DPRI agar bisa datang ke Muting sekaligus melakukan dialog bersama masyarakat pemilik hak ulayat,” ujarnya. (*)

Sumber  : www.tabloidjubi.com

About Karoba News

Powered by Blogger.