Berita

OAP Kian Tersingkir, Papua Butuh Pengendalian Penduduk

Wakil Ketua Komisi V DPR Papia, Nioluen Kotouki – Jubi/Doc
Jayapura – Wakil Ketua Komisi V DPR Papua, Nioulen Kotouki menyatakan, pesatnya arus penduduk masuk ke Papua kian membuat Orang Asli Papua tersingkir. Kini pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Papua perlu menseriusi pengendalian penduduk di wilayah pemerintahannya.
Politikus PKS itu mengatakan, kini ruang gerak Orang Asli Papua kian sempit. Hampir berbagai sektor kini dikuasi orang dari luar Papua.
“Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah kabupaten/kota adalah dengan menggelar operasi justisia rutin di tempat-tempat umum. Terutama di pelabuhan dan bandara. Jika perlu hingga ke pemukiman warga,” kata Nioulen kepada Jubi, Senin (20/6/2016).
Menurutnya, pengendalian penduduk tak hanya memproteksi orang asli Papua. Namun untuk mencegah masuknya berbagai kelompok paham-paham radikal serta organisasi-organisasi yang bisa meresahkan masyarakat ke Papua.
“Sudah ada Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang mengatur pengendalian penduduk. Tapi sejauh ini pelaksanaannya belum maksimal. Dinas terkait harusnya bisa melaksanakan Perdasi itu,” ucapnya.
Ia juga mengkitik sering adanya orang luar Papua yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk Papua, meski ia belum berada di Papua.
“Kami dapat laporan ada yang seperti itu. Orangnya masih di luar Papua, baru berencana datang ke Papua, KTP domisili Papua nya sudah ada,” katanya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol. Katanya, Perdasi yang mengatur pengendalian penduduk di Papua yakni Perdasi Nomor 11 Tahun 2013.
“Namun hingga kini Perdasi itu belum dilaksanakan dinas terkait. Terutama ditingkat kabupaten/kota. Kami harap mulai dari Pemprov Papua sampai bupati/wali kota tegas dalam hal ini,” kata Natan.
Menurutnya, makin banyak penduduk masuk ke Papua, makin bertambah beban pemerintah daerah. Terutama dibidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Pada suatu kesempatan, Kepala Dinas Kependudukan Papua, Yan Piet Rawar mengatakan, Pemprov Papua sudah memiliki Perdasi Nomor 11 Tahun 2013 untuk pengendalian penduduk. (*)

About WP News

Powered by Blogger.