Berita

Legislator Ingin Polda Kirim Propam Investigasi Penyisiran di Mimika

Wilhelmus Pigai Anggota DPR Papua  – Jubi/Doc
Jayapura – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Wilhalmus Pigai ingi Polda Papua mengirim tim Propam ke Mimika terkait penyisiran polisi di Mimika, 5 Mei 2016.
Ia mengatakan, selaku anak asli Papua, Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw agar menurunkan tim Propam Polda Papua memeriksa oknum-oknum anggota polisi yang terlibat penyisiran.
“Ini kemungkin akan menjadi salah satu rekomendasi kami. Masalah ini tak bisa kami biarkan. Komisi I sudah membentuk tim dan turun lapangan melakukan investigasi. Saya yang memimpin tim ketika itu,” kata Pigai, Jumat (3/6/2016).
Menurutnya, kini pihaknya sedang mengkaji hasil investigasi itu. Kemungkinan dua pekan mendatang, hasil investigasi itu sudah bisa disampaikan ke pimpinan DPR Papua. Jika hasil investigasi tim itu disetujui, DPRP akan membahas tindaklanjutnya.
“Di lokasi ada banyak laporan yang kami dapat. Kami bertemu langsung dengan korban, baik korban luka maupun terkena tembak dan rumah yang rusak. Tak hanya orang dewasa, namun anak kecil juga banyak yang hingga kini masih trauma,” ucapnya.
Ia menilai, pemerintah tak melalukan pendampingan kepada para korban trauma. Ia meminta pemerintah setempat melakukan pendampingan. Pemerintah harus berperan melakukan pendampingan sehingga trauma warga bisa disembuhkan.
“Ketika kami beraudiensi dengan Kapolres Mimika, kami menanyakan apakah ada perintah penyisiran dari Kapolda atau tidak, dan Kapolres menjawab tak ada. Itu diskresi. Ini salah satu hal akan kami kaji,” katanya.
Hal yang sama dikatakan Anggota Komisi I DPR Papua yang juga berasal dari Dapil Mimika dan sekitarnya, Mathea Mamoyau. Ia mengatakan, hal lain yang perlu diseriusi polisi adalah pelaku pembunuhan tukang ojek yang kini sudah diciduk polisi. Katanya, proses hukumnya harus dipercepat.
“Pembunuhan tukang ojek itukan yang menjadi awal masalah hingga terjadi penyisiran. Pelaku yang membunuh tukang ojek itu, proses hukumnya harus dipercepat. Ini agar masyarakat dan keluarga korban merasa ada upaya dari polisi menyelesaikan itu,” kata Matea. (*)


About Roy Karoba

Powered by Blogger.